Mendagri Tegaskan Presiden Mobilisasi Nasional Renovasi Rumah Korban Bencana

Mendagri Tegaskan Presiden Mobilisasi Nasional Renovasi Rumah Korban Bencana

JAKARTA - Komitmen negara dalam memastikan pemulihan pascabencana kembali ditegaskan oleh pemerintah pusat. 

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan mobilisasi nasional untuk mempercepat renovasi dan pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana, terutama di wilayah Sumatera yang mengalami kerusakan signifikan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa langkah Presiden bukan sekadar respons simbolik, melainkan tindakan konkret yang melibatkan seluruh elemen negara. Mobilisasi ini bertujuan memastikan kebutuhan dasar warga, khususnya tempat tinggal yang layak dan aman, dapat segera dipulihkan.

Baca Juga

Layanan SIM Keliling Jakarta Jumat 6 Februari 2026 Hadir Lima Lokasi

“Nah, menghadapi situasi ini, Bapak Presiden sudah melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan, TNI Polri, BNPB, Badan SAR, semua kementerian diperintahkan untuk bergerak menuju daerah-daerah bencana,” kata Tito.

Perhatian Presiden Tak Berhenti di Penanganan Darurat

Menurut Tito, perhatian Presiden Prabowo tidak hanya terfokus pada fase tanggap darurat saat bencana terjadi. Pemerintah pusat juga memberi perhatian besar pada fase pemulihan, terutama agar kehidupan warga terdampak dapat kembali berjalan normal.

Pemulihan tersebut mencakup aspek paling mendasar, yakni tempat tinggal. Pemerintah memastikan bahwa warga yang rumahnya rusak atau hilang tidak dibiarkan menghadapi kondisi pascabencana sendirian tanpa dukungan negara.

“Jadi Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memperhatikan untuk membantu para korban,” katanya menegaskan.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Skema Bantuan Renovasi Disesuaikan Tingkat Kerusakan Rumah

Dalam skema pemulihan perumahan, pemerintah telah menyiapkan dukungan konkret berupa bantuan renovasi rumah yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Tito menjelaskan bahwa pemerintah membagi kategori kerusakan rumah menjadi ringan, sedang, hingga berat atau hilang.

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp15 juta. Sementara itu, rumah dengan kerusakan sedang memperoleh bantuan Rp30 juta. Adapun rumah yang rusak berat atau hilang sepenuhnya akan mendapatkan bantuan paling besar, yakni Rp60 juta.

Skema ini dirancang agar bantuan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil warga terdampak, sehingga proses pemulihan tempat tinggal dapat berjalan lebih efektif.

Hunian Sementara dan Dana Tunggu Hunian Jadi Solusi Transisi

Bagi warga yang rumahnya rusak berat dan tidak dapat dihuni kembali, pemerintah juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa hunian tetap. Namun, mengingat pembangunan hunian tetap memerlukan waktu, pemerintah menyediakan skema transisi agar warga tetap memiliki tempat tinggal sementara.

Selain hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih tinggal sementara bersama keluarga maupun di rumah kontrakan.

“Maka pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian, DTH, Rp600 ribu kali 3 bulan sekaligus Rp1,8 (juta),” ujar dia.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga terdampak selama masa pemulihan berlangsung.

Anggaran Siap, Validasi Data Jadi Kunci Penyaluran

Mendagri menegaskan bahwa anggaran untuk renovasi dan bantuan perumahan telah disetujui dan siap disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tito bahkan meminta agar proses eksekusi bantuan dapat segera dilakukan tanpa penundaan.

“Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan tolong segera dieksekusi,” katanya.

Meski demikian, Tito mengingatkan bahwa penyaluran bantuan harus didukung oleh data yang akurat dari pemerintah daerah. Validasi data menjadi syarat mutlak agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

“Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” kata Mendagri.

Untuk memastikan keakuratan data, pemerintah pusat melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses validasi. Dengan dukungan BPS, pemerintah berupaya mencegah kesalahan data, tumpang tindih penerima bantuan, maupun potensi penyalahgunaan anggaran.

Dengan langkah mobilisasi nasional ini, Tito menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo sangat jelas: negara harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan warga korban bencana dapat kembali memiliki rumah yang layak, aman, dan manusiawi.