Gubernur Apolo Sebut PSN Wanam Stimulus Utama Ekonomi Papua Selatan
JAKARTA – Proyek Strategis Nasional (PSN) Wanam yang dikonsentrasikan untuk ketahanan pangan serta energi mendapatkan sorotan kritis dari sejumlah pihak. Walau demikian, proyek tersebut diyakini bakal menjadi pendorong utama bagi roda perekonomian di kawasan Papua Selatan, termasuk membuka ruang lapangan pekerjaan baru sekaligus mempercepat pembangunan.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menilai bahwa kehadiran PSN Wanam merupakan bukti nyata kontribusi negara dalam membangun wilayah Papua.
Proyek strategis ini mencakup pembukaan lahan sawah berskala besar untuk mendukung produksi beras nasional, serta pengembangan perkebunan tebu yang diintegrasikan dengan industri bioetanol. Sebagaimana dilansir dari berita sumber "Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo, Kamis (11/6/2026).
Apolo menaruh harapan agar akselerasi pembangunan ekonomi ini dapat terus melaju tanpa hambatan dari persoalan sosial maupun politik. Ia justru menilai bahwa berbagai problematika sosial yang memicu kesenjangan di Papua selama ini harus diurai melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, program PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyediakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh penduduk setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Sebagai contoh di sektor energi, proyek perkebunan tebu yang terintegrasi dengan bioetanol kini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah ini ditargetkan meningkat tajam hingga mencapai 15 ribu pekerja pada tahun 2027.
Ia juga proaktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi prioritas utama sebagai penerima manfaat dari pembangunan tersebut. Pemerintah daerah telah meminta kepada perusahaan pelaksana proyek agar memberikan kuota mayoritas bagi tenaga kerja lokal. Sebagaimana dilansir dari berita sumber "Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.
Berdasarkan penjelasan Apolo, berjalannya proyek-proyek ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara yang dalam beberapa dekade terakhir justru sering dituntut oleh berbagai elemen masyarakat.
Oleh sebab itu, pemerintah memandang krusial untuk melihat pembangunan ini secara menyeluruh dan objektif, termasuk melihat dampak ekonomi nyata yang dihasilkan bagi warga sekitar. Sebagaimana dilansir dari berita sumber "Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," katanya.
Ia pun menjamin bahwa aspek lingkungan hidup tetap menjadi prioritas utama pada setiap tahapan pembangunan. Setiap proyek yang sedang berjalan diwajibkan mematuhi aturan analisis dampak lingkungan (Amdal) serta menerapkan program pengelolaan dan pemantauan yang berkelanjutan.
Bagi pemerintah daerah, agenda pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Justru, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat nyata dari kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah mereka.
Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini muncul mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.