Basuki Hadimuljono Laporkan Progres IKN Menuju Ibu Kota Politik 2028
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan progres pembangunan IKN kepada pemerintah pusat.
Laporan disampaikan melalui dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
“Saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” kata Basuki.
Baca JugaErick Thohir Beri Semangat Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Kunjungan ini merupakan bagian dari koordinasi rutin untuk memastikan rencana pembangunan IKN tetap sesuai arahan Presiden dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
Menurut Basuki, kunjungan tersebut juga menjadi momen untuk memaparkan rencana pembangunan jangka menengah hingga panjang, terutama untuk periode 2026–2028.
Fokus utama akan berada pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, agar IKN siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik pada 2028.
Fokus Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Basuki menegaskan, pembangunan IKN diarahkan untuk menjadikan kota baru ini sebagai ibu kota politik yang modern dan inklusif.
“Kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” ujarnya.
Kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas karena keduanya memegang peran penting dalam sistem pemerintahan. Pembangunan gedung DPR, Senat, Mahkamah Agung, dan lembaga pengadilan akan dijadikan fokus utama, sesuai amanat Perpres 79/2025.
Hal ini bertujuan agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai pusat pengambilan keputusan politik nasional sekaligus simbol pemerintahan modern.
Selain itu, Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar fisik, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti jalan, fasilitas energi, dan layanan publik, yang semuanya harus siap mendukung aktivitas pemerintahan sejak 2028.
BAB III: Koordinasi Anggaran Bersama Menteri Keuangan
Sebelumnya, Basuki juga menyambangi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas kelanjutan pendanaan pembangunan IKN.
Pertemuan ini menyoroti tiga skema pembiayaan yang akan digunakan, yakni anggaran APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta foreign direct investment (FDI) atau investasi asing.
“Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas 3 skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN,” tulis keterangan di akun Instagram resmi @menkeuri.
Skema ini diharapkan memberikan fleksibilitas keuangan sehingga pembangunan tetap berjalan lancar tanpa terganggu hambatan anggaran.
APBN akan menjadi fondasi utama pembiayaan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Sementara KPBU memungkinkan keterlibatan badan usaha dalam pembangunan fasilitas publik, dan FDI membuka peluang investasi asing untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan pembangunan infrastruktur di IKN.
Lanjutan Arahan Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pembangunan IKN diarahkan menjadi ibu kota politik, bukan sekadar administratif.
Ia meminta Otorita IKN mengebut pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif agar IKN dapat menjalankan fungsinya secara optimal pada 2028.
Pemerintah juga mulai memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap ke IKN. Target awal adalah 9.500 ASN mulai berkantor di IKN pada 2029.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus sekaligus mempersiapkan sistem administrasi yang efisien di ibu kota baru.
Optimisme Basuki dan Tantangan Pembangunan IKN
Basuki mengungkapkan optimisme terkait kesiapan IKN menjadi ibu kota politik. Namun, ia juga menyadari tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari koordinasi lintas kementerian hingga integrasi infrastruktur modern dengan lingkungan yang berkelanjutan.
“Kami harus memastikan setiap pembangunan tidak hanya fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Basuki.
Fokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif juga harus diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendukung, seperti transportasi, perumahan ASN, dan layanan publik lainnya.
Langkah koordinasi dengan Menteri Keuangan, para wakil menteri, dan pihak terkait menjadi kunci agar setiap proyek dapat terlaksana tepat waktu.
Skema pembiayaan yang beragam diharapkan mampu mengurangi risiko keterlambatan pembangunan dan memastikan IKN siap beroperasi sesuai target.
Menuju Ibu Kota Politik 2028
Dengan terbitnya Perpres 79/2025 dan rencana pembangunan 2026–2028, pemerintah optimistis IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia yang modern dan inklusif.
Fokus pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi simbol kesiapan Indonesia menghadapi dinamika politik nasional dan internasional.
Selain itu, perpindahan ASN secara bertahap juga memastikan keberlanjutan layanan pemerintahan dan integrasi sistem administrasi baru.
Target 9.500 ASN berkantor di IKN pada 2029 diharapkan menjadi awal transisi yang lancar untuk ibu kota politik yang efisien.
Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi merupakan transformasi menyeluruh menuju ibu kota yang modern, profesional, dan berdaya saing.
Dengan koordinasi lintas kementerian, dukungan anggaran yang memadai, dan keterlibatan investor, IKN diyakini dapat menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota politik yang aman, inklusif, dan berkelanjutan pada 2028.
Rekomendasi
