Hari Maritim Nasional 2025, Sejarah dan Makna Kedaulatan Laut
JAKARTA - Setiap tanggal 23 September, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Maritim Nasional, sebuah momentum bersejarah yang menegaskan betapa pentingnya laut sebagai bagian dari identitas dan kedaulatan bangsa. Peringatan ini sudah berlangsung lebih dari enam dekade, sejak ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 249 Tahun 1964 yang ditandatangani langsung oleh Presiden pertama RI, Soekarno.
Tahun 2025 ini, peringatan Hari Maritim Nasional memasuki usia ke-61. Bukan sekadar seremonial, momen ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menjaga dan memanfaatkan potensi maritim yang begitu besar.
Laut sebagai Identitas Bangsa
Baca JugaHari Bahasa Isyarat Internasional 2025, Sejarah dan Tema Utama
Sejarah Hari Maritim Nasional tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Bung Karno tentang pentingnya Indonesia menjadi bangsa pelaut sejati. Sejak awal kemerdekaan, laut dipandang bukan hanya sebagai jalur perdagangan, tetapi juga sebagai perekat persatuan dari ribuan pulau yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tahun 1953, Presiden Soekarno meresmikan Angkatan Laut. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Indonesia harus mengembangkan jati diri sebagai negara maritim. Pandangan ini lahir dari kesadaran bahwa kekuatan bangsa tidak hanya di darat, tetapi juga di lautan yang menghubungkan wilayah nusantara.
Deklarasi Djuanda, Tonggak Kedaulatan Laut Indonesia
Momen penting berikutnya dalam sejarah maritim Indonesia adalah Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dan menjadi salah satu titik balik dalam hukum laut internasional.
Deklarasi tersebut menegaskan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan kata lain, laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah antar pulau, melainkan sebagai penghubung yang memperkuat integritas bangsa.
Deklarasi Djuanda kemudian melahirkan konsep Wawasan Nusantara, yang hingga kini menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah dan pertahanan negara.
Munas Maritim I dan Penetapan Hari Maritim Nasional
Selain Deklarasi Djuanda, catatan sejarah lainnya adalah Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I yang digelar pada 23 September 1963 di Tugu Tani, Jakarta. Munas ini menjadi wadah pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan visi tentang pembangunan maritim Indonesia.
Setahun setelah Munas Maritim I, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui SK Presiden Nomor 249 Tahun 1964. Sejak saat itu, setiap tahun bangsa Indonesia memperingati tanggal tersebut sebagai pengingat atas pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan kedaulatan.
Peringatan yang Sarat Makna Strategis
Hari Maritim Nasional bukan sekadar simbol sejarah, melainkan juga momentum untuk merenungkan kembali peran laut dalam pembangunan ekonomi, politik, dan pertahanan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Laut Indonesia menyimpan potensi besar, mulai dari perikanan, energi, pariwisata, hingga jalur perdagangan internasional. Namun, potensi ini juga membawa tantangan serius, seperti praktik illegal fishing, pencemaran laut, hingga ancaman geopolitik di kawasan perbatasan.
Dengan memperingati Hari Maritim Nasional, bangsa diingatkan untuk memperkuat kedaulatan maritim, memperbaiki tata kelola sumber daya, serta memastikan bahwa laut menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan.
Relevansi Hari Maritim di Era Modern
Enam dekade setelah ditetapkannya, Hari Maritim Nasional tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia berupaya mendorong konsep Poros Maritim Dunia, yang mengembalikan kejayaan maritim Nusantara sebagaimana pernah terjadi pada masa kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit.
Selain itu, peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa laut adalah aset strategis dalam menghadapi perubahan iklim. Penjagaan ekosistem laut, perlindungan terumbu karang, dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan menjadi bagian penting dari visi pembangunan nasional.
Perjalanan sejarah Hari Maritim Nasional sejak peresmian Angkatan Laut tahun 1953, Deklarasi Djuanda 1957, Munas Maritim I tahun 1963, hingga penetapannya pada 1964 menunjukkan betapa kuatnya komitmen bangsa dalam menjadikan laut sebagai perekat kedaulatan.
Kini, di peringatan ke-61 pada tahun 2025, Hari Maritim Nasional bukan hanya soal mengenang masa lalu, tetapi juga tentang meneguhkan tekad menjaga laut sebagai ruang hidup, sumber ekonomi, dan simbol persatuan bangsa.
Seperti pesan Bung Karno, Indonesia memang harus menjadi bangsa pelaut sejati. Karena tanpa laut yang kuat, mustahil Indonesia bisa berdiri kokoh sebagai negara kepulauan yang besar dan berdaulat.
Rekomendasi
