Pemerintah Percepat Penyaluran Rumah Subsidi Lewat FLPP KUR
JAKARTA - Upaya pemerintah menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali menunjukkan progres signifikan. Hingga 22 September 2025, sebanyak 178.000 unit rumah subsidi telah berhasil tersalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, saat menghadiri agenda di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
“Jadi totalnya (kuota FLPP tahun ini) di 350.000 dan per hari ini kita mencapai 178.000 per hari ini yang sudah akad kredit,” jelas Sri.
Baca Juga
Target Besar Hingga Akhir Tahun
Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun, 350.000 unit rumah subsidi bisa terwujud lewat FLPP. Untuk itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu mengoptimalkan penyaluran hunian kepada kelompok sasaran, terutama pekerja formal dengan pendapatan menengah ke bawah.
Sri menambahkan, mayoritas penerima manfaat program FLPP sejauh ini berasal dari kalangan karyawan pabrik dan pekerja sektor industri. Oleh karena itu, tim Kementerian PKP bersama BP Tapera gencar melakukan sosialisasi ke berbagai daerah agar lebih banyak pekerja bisa mengakses rumah subsidi.
“Berdasarkan data juga kan memang yang paling banyak itu adalah dari para karyawan-karyawan pabrik dan lain-lain. Maka tim kami dengan tim BP Tapera juga keliling,” ungkapnya.
Dukungan Regulasi Presiden
Program FLPP sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menargetkan penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan mencapai 273.200 unit per tahun. Target tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang disahkan pada 30 Juni lalu.
Dengan dasar hukum ini, pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi program pembiayaan perumahan sekaligus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Skema Baru: KUR Perumahan
Selain FLPP, pemerintah juga menyiapkan instrumen tambahan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Menurut Sri Haryati, aturan teknis KUR tersebut sudah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan.
“Saya dengan terakhir katanya sudah tanda tangan (PMK) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mungkin kita tinggal tunggu perundangannya. Nanti kalau sudah selesai, itu sudah bisa kita jalankan,” ujar Sri.
Peluncuran KUR perumahan ditargetkan dapat mulai berjalan pada akhir September 2025, diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama bank penyalur. Skema ini nantinya tidak hanya melibatkan bank-bank BUMN (Himbara), tetapi juga membuka peluang bagi 31 bank penyalur KUR lain serta lembaga keuangan yang sebelumnya sudah menyalurkan kredit ke sektor koperasi.
“Yang menyalurkan KUR itu kan banyak ya, kalau saya lihat mungkin sekitar 31 bank dan total itu ada 46 bank yang juga (menggelontorkan) untuk program kayak koperasi dan lain-lain. Nah itu kan yang sudah dengan KUR eksisting," ungkap Sri.
Anggaran Jumbo Rp130 Triliun
Untuk mendukung KUR perumahan, pemerintah menyiapkan plafon kredit Rp130 triliun. Dana ini sudah ditempatkan pada bank penyalur sehingga siap digelontorkan setelah aturan resmi berlaku.
Sri menegaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar alokasi tersebut bisa terserap. “Kita pengennya seoptimal mungkin, kalau Pak Menteri (Maruarar Sirait/Ara) minta semuanya (tersalurkan),” ujarnya.
Alokasi anggaran KUR ini dirancang untuk dua sisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Rp117 triliun akan difokuskan pada UMKM kontraktor atau sisi suplai, dengan batas maksimal pinjaman Rp20 miliar per kontraktor. Sementara Rp13 triliun lainnya dialokasikan untuk sisi permintaan, yakni masyarakat yang ingin melakukan renovasi maupun kebutuhan perumahan lainnya.
Kombinasi Strategi FLPP dan KUR
Dengan menggabungkan FLPP dan KUR, pemerintah berharap dua tujuan utama dapat dicapai sekaligus: memperluas kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat pelaku usaha di sektor konstruksi.
Di satu sisi, masyarakat mendapatkan akses hunian dengan pembiayaan ringan. Di sisi lain, kontraktor kecil dan menengah memperoleh dukungan modal untuk menyokong ketersediaan unit rumah. Pola ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski realisasi 178.000 unit rumah subsidi hingga September 2025 menjadi capaian positif, pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah memastikan percepatan penyaluran hingga menyentuh target 350.000 unit pada akhir tahun.
Selain itu, keberhasilan KUR perumahan sangat bergantung pada kecepatan regulasi teknis serta komitmen bank penyalur dalam mendistribusikan dana. Jika berjalan optimal, KUR bisa menjadi penopang penting untuk memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat.
Dengan kombinasi program yang ada, pemerintah optimistis dapat mempersempit kesenjangan backlog perumahan nasional. Dukungan lintas kementerian, perbankan, dan lembaga keuangan diharapkan mampu mewujudkan hunian yang layak, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Capaian 178.000 unit rumah subsidi melalui FLPP hingga September 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan program sejuta rumah. Ditambah dengan terobosan KUR perumahan bernilai Rp130 triliun, masyarakat kini memiliki lebih banyak opsi untuk mewujudkan impian memiliki rumah.
Seperti ditegaskan Dirjen Sri Haryati, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sinergi semua pihak. Dengan percepatan regulasi, dukungan pendanaan, dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas, target 350.000 unit rumah subsidi tahun ini bukan sekadar angka, melainkan langkah nyata dalam menjawab kebutuhan hunian rakyat.
Rekomendasi
