Menteri PKP Apresiasi Kredit Program Perumahan Jawa Tengah Tertinggi
JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas pencapaian penyaluran kredit program perumahan sepanjang triwulan pertama 2026.
Provinsi ini berhasil menempati peringkat pertama secara nasional, sebuah capaian yang menandakan efektivitas program perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1,” kata Maruarar.
Baca JugaHarga Sawit Mitra Swadaya Riau Tembus 4 Ribu Per Kilogram Minggu Ini
Pernyataan ini sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program perumahan berjalan optimal.
Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perumahan atau kredit program perumahan di Jawa Tengah periode 1 Januari hingga 1 April 2026 mencapai sekitar Rp2,3 triliun.
Besarnya nilai ini menunjukkan bahwa program pemerintah mampu mendorong aktivitas sektor properti sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Penyaluran Terbesar Tersebar di Beberapa Kabupaten
Dari data yang dirilis, penyaluran kredit program perumahan terbesar berada di Kabupaten Brebes dengan total Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.
Distribusi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan program perumahan dengan tepat sasaran, menyasar daerah yang membutuhkan dukungan pembangunan rumah layak.
Selain kredit program perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian signifikan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi pada 2025 sebanyak 24.470 unit.
Menteri Maruarar menekankan pentingnya penambahan kuota FLPP menjadi 40 ribu unit pada 2026 agar pemenuhan kebutuhan hunian rakyat dapat berjalan lebih merata.
Strategi Akselerasi Program Perumahan dan Permukiman
Menteri Maruarar menjelaskan, ada beberapa strategi akselerasi program perumahan dan permukiman yang direncanakan tahun ini.
Program tersebut mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor genteng.
“Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara. Ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan bagaimana pembangunan perumahan tidak hanya terkait hunian, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal, mendukung UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi.
Penanganan Backlog Perumahan di Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa backlog perumahan di provinsi ini masih cukup besar. Pada tahun 2025, backlog perumahan tercatat sebanyak 274.514 unit, sedangkan sisa backlog saat ini mencapai 1.058.454 unit.
Jumlah ini menunjukkan pentingnya program perumahan pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengusulkan BSPS untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang. Program ini diharapkan memperbaiki kualitas hunian, lingkungan permukiman, dan standar kesehatan masyarakat di daerah-daerah tersebut.
Dampak Ekonomi dari Kredit Program Perumahan
Realisasi kredit program perumahan yang mencapai Rp2,3 triliun pada triwulan pertama 2026 tidak hanya berdampak pada pembangunan rumah, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Aktivitas pembangunan rumah mendorong permintaan terhadap bahan bangunan, jasa konstruksi, dan logistik, sehingga memberikan efek berantai pada sektor usaha kecil dan menengah.
Peningkatan aktivitas sektor konstruksi juga membuka lapangan pekerjaan baru, baik untuk tenaga terampil maupun pekerja kasar, sehingga menambah pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah. Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan perumahan dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi yang efektif, bukan hanya sekadar pemberian kredit.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Keberhasilan Jawa Tengah dalam program perumahan menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah provinsi bersama Kementerian PKP memastikan penyaluran kredit dan bantuan perumahan berjalan lancar, akurat, dan tepat sasaran.
“Mereka menjalankan program dengan baik, mulai dari verifikasi calon penerima kredit sampai monitoring progres pembangunan rumah,” ujar Maruarar. Pendekatan kolaboratif ini memastikan seluruh elemen stakeholder bekerja secara optimal, sehingga program perumahan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Fokus pada Pemberdayaan UMKM Lokal
Salah satu strategi kunci adalah pemanfaatan produk lokal, khususnya genteng dari sentra produksi di Kebumen dan Jepara. Dengan menggunakan bahan lokal, pembangunan rumah bersubsidi sekaligus mendorong pengembangan UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengurangi ketergantungan pada bahan impor.
Strategi ini menunjukkan integrasi pembangunan perumahan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga manfaat program tidak hanya bersifat fisik berupa rumah, tetapi juga ekonomi dan sosial.
Kuota FLPP dan Program BSPS
Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan hunian rakyat, Menteri Maruarar menegaskan pentingnya penambahan kuota FLPP menjadi 40 ribu unit. Selain itu, program BSPS difokuskan pada kawasan permukiman kumuh dan renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan backlog perumahan, mempercepat akses rumah layak, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapat bantuan tepat waktu.
Harapan dan Komitmen Pemerintah
Menteri Maruarar menekankan bahwa pencapaian Jawa Tengah menjadi peringkat pertama harus menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memanfaatkan program perumahan sebagai penggerak ekonomi. Pemerintah pusat akan terus mendukung provinsi-provinsi yang mampu menjalankan program ini secara optimal.
“Program ini bukan hanya soal rumah, tapi juga soal menggerakkan ekonomi rakyat dan UMKM lokal,” tegasnya. Upaya ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi daerah.
Realisasi kredit program perumahan Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 menempatkan provinsi ini sebagai peringkat pertama nasional, dengan total penyaluran Rp2,3 triliun.
Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Penambahan kuota FLPP, program BSPS untuk kawasan kumuh, dan penggunaan bahan bangunan lokal oleh UMKM menjadi strategi penting untuk memperkuat dampak sosial dan ekonomi program perumahan. Keberhasilan Jawa Tengah menjadi model yang bisa diadopsi provinsi lain untuk mencapai target nasional penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rekomendasi
