JAKARTA - Pemerintah melalui holding BUMN Danantara Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat industri perkapalan nasional. Salah satu kebijakan yang mencuat adalah pemberlakuan ketentuan yang mewajibkan setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelayaran seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pertamina International Shipping (PIS), dan PT ASDP Indonesia Ferry untuk membangun kapal melalui PT PAL Indonesia (Persero). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkokoh posisi PT PAL sebagai pemain utama di sektor galangan kapal serta menguatkan kapasitas industri perkapalan domestik.
Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menjelaskan bahwa kewajiban tersebut bukan sekadar penugasan, tetapi juga bentuk dukungan terhadap keterlibatan galangan kapal lokal serta mempererat sinergi antara galangan swasta dan industri besar. Ia pun menegaskan bahwa kebijakan ini menyediakan peluang bagi galangan-galangan kapal di dalam negeri untuk mendapatkan kontrak kerja dan berkembang bersama PT PAL dalam ekosistem maritim nasional.
Meningkatkan Inspirasi Lokal dalam Rantai Pasok Kapal
Baca Juga
Ketika memaparkan arah kebijakan ini dalam sebuah forum bersama pelaku industri maritim di Jakarta, Kaharuddin kembali menekankan bahwa tuntutan bagi PT PAL untuk mendistribusikan kontrak kepada galangan kapal lokal tidak dimaksudkan untuk memonopoli pasar. Sebaliknya, hal ini adalah langkah strategis untuk menumbuhkan dan mempertahankan supply chain atau rantai pasok maritim yang tangguh di Indonesia.
Konsep kerja sama ini lebih dari sekadar pemesanan kapal, tetapi juga mencakup pemberdayaan kemampuan teknis galangan lokal serta peningkatan faktor produksi nasional. Sinergi ini diharapkan membawa dampak positif terhadap kualitas, produktivitas, dan kapabilitas industri kecil agar ikut naik kelas menjadi pemasok utama maupun produsen komponen kapal.
Dalam pandangan Kaharuddin, keterlibatan sumber daya manusia (SDM) PT PAL dalam melakukan control quality dan kontrol prosedur bersama galangan lokal akan menjadi katalisator untuk meningkatkan standar produksi kapal nasional. Ini bertujuan agar galangan kapal dalam negeri mampu bersaing secara global dan memberi nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional.
PT PAL Bakal Jadi Induk Galangan BUMN Maritim
Selain kewajiban pasokan kapal kepada BUMN pelayaran, terdapat rencana besar lain terkait struktur industri maritim nasional. Danantara tengah mengkaji pembentukan PT PAL Indonesia sebagai holding atau induk dari seluruh galangan kapal milik negara. Rencana ini mencakup konsolidasi empat BUMN galangan besar, yakni PT PAL Indonesia sendiri, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PT Dok & Perkapalan Surabaya, dan PT Industri Kapal Indonesia.
Dengan konsolidasi ini, diharapkan koordinasi produksi, sumber daya, serta kegiatan bisnis di seluruh galangan kapal BUMN menjadi lebih terintegrasi. Strategi semacam ini diambil untuk mengatasi tantangan kapasitas yang selama ini menjadi hambatan bagi penguasaan pasar domestik dan internasional. Meski demikian, Kaharuddin juga menekankan pentingnya peran galangan swasta yang tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem industri maritim nasional.
Penopang Utama Industri Maritim dan Ekonomi Nasional
Kebijakan mewajibkan BUMN pelayaran membangun kapal di PT PAL serta rencana menjadikan PT PAL sebagai holding galangan kapal BUMN punya dampak ekonomi yang signifikan. Kaharuddin memproyeksikan bahwa bila kebijakan ini sepenuhnya dijalankan dengan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai minimal 50 persen, sektor maritim berpotensi menyumbang sekitar 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kapal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan transportasi laut, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan industri yang lebih luas. Dengan meningkatkan keterlibatan galangan kapal lokal dan memastikan alur kerja produksi tetap di dalam negeri, industri maritim pun dipandang mampu menciptakan efek berganda seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan teknologi, serta pengurangan ketergantungan terhadap impor komponen dan jasa luar negeri.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan order jangka panjang bagi PT PAL, tetapi juga memberi peluang besar bagi galangan kapal swasta untuk tumbuh dan bersaing dalam era industrialisasi maritim nasional yang kian maju.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun langkah ini dipandang strategis, beberapa kalangan menilai bahwa implementasinya perlu hati-hati agar tidak berdampak negatif seperti pembatasan kompetisi yang dapat menurunkan efisiensi. Peningkatan kapasitas galangan lokal dan kemampuan produksi yang setara dengan standar global juga menjadi tantangan besar yang harus diatasi bersama pemerintah, pelaku industri, dan akademisi.
Namun demikian, dengan dukungan kebijakan tetap, kolaborasi *, antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil di sektor industri maritim diharapkan menjadi kekuatan utama Indonesia menghadapi tantangan pasar global. PT PAL, sebagai pusat industri perkapalan nasional, diposisikan tidak hanya sebagai pembangun kapal, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam supply chain perkapalan nasional yang bisa mendukung kedaulatan maritim negara
Rekomendasi
