Prabowo Suntik PMN Rp4,77 Triliun ke PELNI, KAI, INKA

JAKARTA - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan suntikan modal negara (PMN) sebesar Rp4,77 triliun kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor transportasi. Suntikan ini resmi ditetapkan melalui sejumlah peraturan pemerintah yang diteken pada 30 Desember 2025 dan menjadi langkah awal memperkuat layanan publik serta kapasitas produksi industri nasional di bidang kereta dan pelayaran.

Transformasi Modal untuk KAI, INKA, dan Pelni

Keputusan ini tertuang dalam peraturan pemerintah yang berbeda-beda sesuai dengan target fungsional masing-masing perusahaan. Secara garis besar, pemerintah memberikan tambahan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Total alokasinya adalah Rp4,77 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025.

Baca Juga

Mendorong Indonesia ke Puncak Ekonomi Hijau Lewat Proyek Baterai EV Terintegrasi MIND ID

Langkah ini menjadi bagian dari penugasan pemerintah untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas operasional sektor transportasi publik demi peningkatan layanan kepada masyarakat Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia: Mempercepat Penyediaan Sarana Perkeretaapian

Salah satu penerima PMN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang mendapatkan suntikan modal Rp1,8 triliun melalui APBN 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025. Suntikan modal ini diberikan dengan fokus utama pada penyediaan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik (KRL).

Dalam beleid tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa penugasan ini dilaksanakan melalui pengadaan dan retrofit sarana perkeretaapian dengan prioritas penggunaan produk dalam negeri serta mempertimbangkan kapasitas produksi industri nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari suntikan modal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, terutama di wilayah yang padat dan berkontribusi signifikan pada mobilitas publik.

PT INKA: Penguatan Kapasitas Produksi Industri Kereta

Penerima kedua adalah PT Industri Kereta Api (Persero) atau dikenal sebagai INKA, yang menerima suntikan modal sebesar Rp473 miliar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. Pemerintah memberikan modal tambahan ini untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi fasilitas kereta dan sarana perkeretaapian, termasuk produksi kereta rel listrik (KRL).

Dalam konsiderans beleid tersebut tertulis bahwa penugasan kepada INKA mencakup pemenuhan fasilitas produksi dan pendukung produksi, pengembangan sistem propulsi, serta fasilitas produksi sistem bogie. Dengan demikian, modal yang disuntikkan tidak hanya untuk operasional dasar, tetapi diarahkan untuk memperkuat daya saing industri kereta nasional.

Ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memajukan industri perkeretaapian domestik, dengan mempertahankan suplai alat angkutan kereta yang berkualitas dan berkelanjutan dari dalam negeri.

PT Pelni: Perkuat Armada Laut dan Konektivitas Regional

Penerima modal terbesar dari tiga BUMN tersebut adalah PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), yang mendapatkan Rp2,5 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2025. Alokasi dana ini ditujukan untuk penyediaan kapal penumpang dan memperkuat armada nasional, sekaligus mendukung konektivitas serta aksesibilitas antarwilayah di Indonesia.

Beleid peraturan menyatakan bahwa penugasan penyediaan kapal penumpang dilaksanakan melalui pengadaan tiga kapal penumpang kelas ekonomi yang melibatkan industri kapal dalam negeri, sehingga dorongan terhadap sektor industri ini juga menjadi prioritas.

Pelni memiliki peran penting dalam rangka layanan transportasi laut bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis di sektor logistik dan mobilitas. Suntikan modal ini diharapkan mampu memperbaiki pelayanan dan operasional armada secara menyeluruh.

Strategi Pemerintah dan Peran Danantara

Kebijakan ini juga menunjukkan peran Danantara (BPI Danantara) sebagai entitas yang mengelola modal negara untuk mendukung penugasan strategis di sektor transportasi. Danantara sendiri merupakan badan pengelola investasi negara yang dirancang untuk mengoptimalkan aset BUMN dan memfokuskan modal untuk proyek yang berdampak besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui mekanisme ini, pemerintah berharap suntikan modal tidak hanya memperkuat kemampuan finansial BUMN, tetapi juga meningkatkan kemampuan industri domestik dalam menyediakan sarana transportasi yang berkualitas. Ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional untuk memperkuat sistem transportasi publik dan infrastruktur di seluruh pelosok negeri.

Dorongan Lengkap untuk Transportasi Publik

Suntikan PMN Rp4,77 triliun yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2025 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menempatkan sektor transportasi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional. Fokus pada KAI, INKA, dan Pelni menunjukkan arah kebijakan yang ingin memperbaiki layanan publik, memperkuat industri nasional, serta mendorong konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Dengan peran Danantara sebagai pengelola modal negara, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat pengelolaan investasi BUMN secara profesional dan berdampak jangka panjang.