Investasi Rp25,23 Triliun: Proyek Tol Sicincin–Bukittinggi Ditargetkan Rampung 2031 dengan Teknologi Terowongan

Investasi Rp25,23 Triliun: Proyek Tol Sicincin–Bukittinggi Ditargetkan Rampung 2031 dengan Teknologi Terowongan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi menetapkan peta jalan untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya seksi Sicincin–Bukittinggi.

Proyek strategis ini diperkirakan menelan investasi sebesar Rp25,23 triliun dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2031, dengan potensi percepatan hingga tahun 2029.

Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa tol ini bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan solusi jangka panjang untuk memitigasi risiko gangguan lalu lintas pada jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini sangat rawan bencana alam.

Baca Juga

Dinamika Internal Real Madrid: Isu Konflik Mencuat Akibat Eksperimen Taktik Arbeloa

“Keberadaan jalan tol ini akan menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, sekaligus mengurangi risiko gangguan lalu lintas pada jalur nasional Padang–Bukittinggi yang selama ini rawan terdampak bencana banjir dan longsor,”.

Detail Teknis: Jembatan dan Terowongan Sepanjang 5,85 Km

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menjelaskan bahwa tingginya nilai investasi dipengaruhi oleh karakteristik medan yang memiliki kompleksitas geografi tinggi. Ruas sepanjang 40,01 kilometer ini akan dibagi menjadi dua segmen utama:

Segmen Sicincin – Padang Panjang (20,3 km):

Akan menggunakan skema kombinasi: 4,45 km di atas tanah (at grade), 10 km jembatan, dan pembangunan dua terowongan.

Terowongan pertama direncanakan sepanjang 5,5 km, sedangkan terowongan kedua sepanjang 0,35 km. Total panjang terowongan mencapai 5,85 km.

Segmen Padang Panjang – Bukittinggi (19,71 km):

Direncanakan menggunakan skema at grade sepanjang 17 km dan jembatan sepanjang 2,71 km.

Masing-masing segmen akan dilengkapi dengan satu interchange (simpang susun) untuk mempermudah aksesibilitas antarwilayah.

Tahapan Survei dan Kendala Izin Hutan Lindung

Pengerjaan teknis saat ini telah menyelesaikan tahap survei topografi. Langkah selanjutnya adalah survei geoteknik melalui boring investigation (penyelidikan tanah) yang dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Februari hingga Mei 2026.

Namun, Arief mengingatkan adanya persyaratan krusial yang harus segera dipenuhi agar jadwal tetap terjaga. "Syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yakni izin memasuki hutan lindungnya sudah keluar dari kementerian terkait. Jika itu belum terbit, tim survei belum bisa bekerja," ungkapnya.

Dukungan Lintas Sektor untuk Percepatan

Untuk merealisasikan target percepatan ke tahun 2029, Kementerian PU menekankan pentingnya sinergi dalam pembebasan lahan, yang seringkali menjadi titik krusial dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). PT Hutama Karya tetap dipercaya sebagai pelaksana pembangunan melalui skema penugasan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumbar menyatakan komitmennya dalam melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan lahan berjalan sesuai jadwal. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas barang dan orang, sekaligus menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatra Barat.