Insentif Mobil Listrik 2026 Diminta Selaras Kesiapan Industri Otomotif Nasional Menyeluruh

Insentif Mobil Listrik 2026 Diminta Selaras Kesiapan Industri Otomotif Nasional Menyeluruh

JAKARATA - Penerapan insentif mobil listrik pada 2026 mulai menjadi perhatian serius pelaku industri otomotif. 

Bukan soal penolakan terhadap kebijakan, melainkan soal kesiapan ekosistem yang harus dibangun secara berimbang. Produsen menilai insentif akan efektif bila disertai kesiapan industri dari hulu hingga hilir.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menyatakan siap mengikuti regulasi apa pun yang ditetapkan pemerintah terkait kendaraan listrik. Namun, mereka menekankan pentingnya perencanaan matang agar kebijakan tersebut tidak justru menjadi beban bagi industri lokal.

Baca Juga

ASN Kementerian ESDM Perkuat Tata Kelola Tambang Lewat Big Data

Menurut pelaku industri, transisi menuju kendaraan listrik membutuhkan pendekatan bertahap. Regulasi yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi dalam negeri berpotensi menimbulkan ketimpangan. Karena itu, sinkronisasi kebijakan dan kesiapan industri menjadi kunci utama.

Isu ini mencuat seiring rencana pemerintah menerapkan skema insentif baru berbasis komponen lokal dan jenis teknologi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong industri nasional, bukan sekadar meningkatkan angka penjualan kendaraan listrik.

Industri Menyambut Regulasi dengan Sikap Realistis

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Nandi Julyanto, menegaskan bahwa perusahaan akan mematuhi setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah. Baginya, regulasi adalah bagian dari arah pembangunan industri yang harus dijalani bersama.

“Kalau itu regulasi, tentu kita harus mengikuti,” ujar Nandi dalam keterangannya di Jakarta. Pernyataan ini menunjukkan komitmen industri besar dalam mendukung agenda kendaraan listrik nasional.

Meski demikian, Nandi mengingatkan bahwa regulasi perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Terutama bila insentif kendaraan listrik mensyaratkan penggunaan bahan baku lokal dalam jumlah besar.

Ia menilai kesiapan industri pendukung harus menjadi dasar utama dalam merancang aturan. Tanpa kesiapan tersebut, kebijakan insentif berisiko sulit diterapkan secara optimal oleh pelaku industri.

Peta Jalan Dinilai Penting untuk Hindari Ketimpangan

Toyota menilai kebijakan insentif mobil listrik seharusnya dilengkapi dengan peta jalan yang jelas dan realistis. Peta jalan ini penting agar industri memahami tahapan yang harus dilalui.

Jika persyaratan insentif sudah masuk hingga level pembelian material atau komponen, penerapannya tidak bisa dilakukan secara instan. Industri lokal membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kapasitas dan kualitas produksi.

“Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kita akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting,” kata Nandi.

Pendekatan bertahap diyakini dapat menjaga keberlanjutan industri. Selain itu, strategi ini juga memberi ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk ikut berkembang dalam ekosistem kendaraan listrik.

Tantangan TKDN dan Kualitas Material Lokal

Kesiapan industri pendukung menjadi isu krusial dalam penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan kondisi riil industri sebelum menetapkan target TKDN.

Salah satu contoh yang disorot adalah industri baja. Menurut Nandi, kebutuhan baja untuk otomotif memiliki standar kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor konstruksi.

Volume produksi otomotif relatif kecil, tetapi tuntutan kualitasnya sangat ketat. Hal ini membuat industri baja lokal lebih memilih memproduksi baja konstruksi yang volumenya besar dengan standar lebih longgar.

“Bukan hanya regulasi, tapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat,” tegas Nandi. Pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam kebijakan TKDN kendaraan listrik.

Baterai Listrik Tak Cukup Mengandalkan Sumber Daya Alam

Hal serupa juga berlaku pada kebijakan insentif yang berkaitan dengan baterai kendaraan listrik. Nandi menilai produksi baterai berbasis nikel tidak sesederhana memanfaatkan ketersediaan bahan mentah.

Industri baterai membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, serta sumber daya manusia yang mumpuni. Tanpa dukungan tersebut, pengembangan baterai lokal akan menghadapi banyak hambatan.

Ketersediaan nikel memang menjadi keunggulan Indonesia. Namun, keunggulan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pengolahan dan manufaktur yang memadai.

Karena itu, insentif berbasis jenis baterai perlu mempertimbangkan kesiapan industri secara menyeluruh. Tujuannya agar kebijakan tidak hanya ambisius, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif.

Insentif Fiskal dan Skema Bertahap Produksi Lokal

Terkait lokalisasi produksi kendaraan, Toyota menilai pendekatan bertahap tetap menjadi pilihan paling rasional. Tahapan tersebut umumnya dimulai dari perakitan lokal sebelum berlanjut ke penggunaan komponen dalam negeri.

Pendekatan ini sudah lazim diterapkan di berbagai negara yang mengembangkan industri otomotifnya. Dengan cara ini, industri lokal memiliki waktu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026. Skema tersebut dirancang untuk mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut insentif akan mempertimbangkan segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, serta jenis baterai yang digunakan. Pemerintah juga membuka kemungkinan perbedaan besaran insentif berdasarkan teknologi baterai.