JAKARTA - Tekanan krisis energi global yang semakin meningkat mendorong kalangan dunia usaha mengusulkan langkah antisipatif nasional.
Dinamika geopolitik, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, dinilai berpotensi memicu lonjakan harga energi dunia. Kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Karena itu, langkah strategis dinilai perlu segera diambil sebelum tekanan semakin besar.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menilai Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur untuk menghadapi situasi tersebut. Organisasi pengusaha muda ini mendorong pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Hemat Energi. Program tersebut diharapkan menjadi langkah preventif terhadap risiko ekonomi. Pendekatan ini juga dinilai relevan dalam kondisi global yang tidak menentu.
Anggawira selaku Sekretaris Jenderal BPP HIPMI menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lonjakan harga energi. Ia menilai gejolak geopolitik dapat menekan ekonomi nasional. Risiko tersebut mencakup meningkatnya beban subsidi energi. Selain itu, defisit anggaran negara juga berpotensi melebar.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif,” ujar Anggawira dalam siaran pers, Kamis (26/3/2026). Pernyataan tersebut menegaskan urgensi kebijakan penghematan energi. Menurutnya, langkah tersebut perlu segera diimplementasikan. Tujuannya untuk mengurangi dampak krisis global.
Ancaman Krisis Energi dan Dampaknya ke Ekonomi
HIPMI melihat lonjakan harga energi global sebagai risiko serius bagi Indonesia. Ketergantungan pada energi fosil membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga. Jika harga terus meningkat, subsidi energi akan membengkak. Kondisi tersebut dapat menekan fiskal negara.
Selain subsidi, risiko lain adalah pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beban tambahan pada APBN dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, program pembangunan berpotensi terdampak. Karena itu, penghematan energi dianggap solusi penting.
HIPMI menilai langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini. Menunggu hingga krisis terjadi dinilai tidak efektif. Kebijakan pengendalian konsumsi energi menjadi alternatif cepat. Pendekatan ini dapat menekan permintaan secara langsung.
Belajar dari Kebijakan Negara Lain
HIPMI juga menyoroti langkah beberapa negara dalam menghadapi krisis energi. Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional. Kebijakan tersebut bertujuan mengamankan pasokan bahan bakar. Langkah tersebut menunjukkan keseriusan menghadapi risiko.
Sementara itu, Korea Selatan mengeluarkan pedoman penghematan energi. Pemerintah negara tersebut mendorong masyarakat mengurangi konsumsi energi. Pendekatan ini dilakukan secara nasional. Hasilnya diharapkan mampu menekan permintaan.
Menurut HIPMI, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kebijakan tersebut. Penghematan energi tidak hanya fokus pada pasokan. Pengendalian konsumsi menjadi strategi yang lebih cepat. Pendekatan ini dikenal sebagai demand side management.
Dorongan Program Lintas Sektor Nasional
HIPMI mengusulkan agar Gerakan Nasional Hemat Energi dikemas sebagai program lintas sektor. Pendekatan ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Program tersebut diharapkan memiliki dampak luas. Implementasi harus dilakukan secara bertahap.
Usulan program mencakup kampanye perubahan perilaku konsumsi energi. Selain itu, pengaturan penggunaan energi di sektor industri juga diperlukan. Sektor transportasi menjadi fokus penting. Standar efisiensi berbasis pemantauan digital juga diusulkan.
Pendekatan digital dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas. Sistem pemantauan memungkinkan evaluasi berkala. Dengan demikian, kebijakan dapat disesuaikan. Langkah ini juga meningkatkan transparansi.
Peran Dunia Usaha dalam Efisiensi Energi
HIPMI menyatakan dunia usaha siap menjadi motor penggerak. Pelaku usaha dapat melakukan efisiensi operasional. Investasi pada teknologi hemat energi juga menjadi prioritas. Langkah ini sekaligus meningkatkan produktivitas.
Selain itu, audit energi berkala diusulkan sebagai langkah konkret. Audit membantu perusahaan mengidentifikasi potensi penghematan. Efisiensi operasional dapat mengurangi biaya produksi. Dampaknya juga positif bagi lingkungan.
HIPMI menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha penting. Tanpa dukungan kebijakan, implementasi akan sulit. Karena itu, insentif fiskal dinilai perlu diberikan. Dukungan tersebut mendorong investasi teknologi.
Permintaan Dukungan Kebijakan Pemerintah
HIPMI meminta pemerintah memperkuat kebijakan penghematan energi. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan nasional. Peta jalan akan menjadi panduan implementasi. Kebijakan juga perlu didukung regulasi.
Selain regulasi, digitalisasi sistem energi nasional juga penting. Sistem digital mempermudah pengawasan konsumsi energi. Transparansi penggunaan energi dapat ditingkatkan. Dengan demikian, efisiensi lebih terukur.
Anggawira menilai krisis energi harus dimanfaatkan sebagai momentum. Transformasi menuju sistem energi efisien perlu dipercepat. Indonesia diharapkan lebih mandiri dalam jangka panjang. Langkah ini menjadi investasi masa depan.
“Hemat energi hari ini adalah fondasi bagi kedaulatan energi Indonesia di masa depan,” tegasnya. Pernyataan tersebut menutup dorongan HIPMI. Organisasi tersebut berharap kebijakan segera diwujudkan. Gerakan nasional dinilai penting untuk menghadapi tantangan global.=