JAKARTA - Komisi VII DPR RI menegaskan pentingnya pendampingan edukasi dalam meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajerial pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tanpa pendampingan terstruktur, akses terhadap kredit lembaga perbankan hanya dinikmati oleh segelintir usaha yang sudah mapan.
Pernyataan tegas ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim. "Bukan justru memberdayakan mereka (pelaku UMKM) yang paling membutuhkan," kata politikus PKB ini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 13 JUNI 2025.
Pendampingan Edukasi sebagai Kunci Pemberdayaan UMKM
Chusnunia Chalim menekankan bahwa pendampingan edukasi yang efektif dapat membantu pelaku UMKM memahami dan mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih baik. Hal ini penting agar mereka dapat mengakses fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan meningkatkan kapasitas manajerial usaha mereka.
"Tanpa pendampingan yang memadai, pelaku UMKM akan kesulitan dalam mengelola keuangan dan manajemen usaha mereka," ujar Chusnunia. “Oleh karena itu, pendampingan edukasi menjadi kunci dalam pemberdayaan UMKM.”
Tantangan dalam Akses Kredit bagi UMKM
Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program pembiayaan untuk UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun akses terhadap kredit tersebut masih terbatas. Banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan manajerial yang ditetapkan oleh lembaga perbankan.
"Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki laporan keuangan yang rapi dan sistem manajemen yang baik, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses kredit," kata Chusnunia. "Oleh karena itu, pendampingan edukasi menjadi sangat penting untuk membantu mereka memenuhi persyaratan tersebut."
Peran Pemerintah dalam Pendampingan UMKM
Chusnunia juga mengingatkan pemerintah untuk lebih aktif dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pemerintah melalui kementerian terkait diharapkan dapat menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajerial usaha mereka.
"Pemerintah harus memastikan bahwa program-program pendampingan edukasi dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil," ujar Chusnunia.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Pendidikan
Selain peran pemerintah, Chusnunia juga mendorong kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam mendukung pendampingan edukasi untuk UMKM. Perusahaan-perusahaan besar diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.
"Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan UMKM," kata Chusnunia.
Harapan untuk Masa Depan UMKM
Chusnunia berharap dengan adanya pendampingan edukasi yang efektif, pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. "UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan dengan pemberdayaan yang tepat, mereka dapat berkembang dan bersaing di pasar global," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi VII DPR RI berencana untuk mengadakan forum diskusi dan pelatihan bagi pelaku UMKM di berbagai daerah. Forum ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM.
"Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang," kata Chusnunia.
Pentingnya pendampingan edukasi dalam meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajerial pelaku UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan adanya pendampingan yang efektif, pelaku UMKM dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan usaha mereka.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan UMKM, agar mereka dapat berperan maksimal dalam perekonomian Indonesia.