BPKH Perkuat Ekosistem Haji Berkelanjutan dengan Dana Rp171 Triliun

BPKH Perkuat Ekosistem Haji Berkelanjutan dengan Dana Rp171 Triliun

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi secara spiritual dan ekonomi. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan hal tersebut dalam The 7th International Hajj Fund Forum, yang menjadi bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIEXPO Convention Center, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.

Dalam kesempatan itu, Fadlul menyoroti pentingnya tata kelola dana haji secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ia menyebut bahwa pengelolaan dana haji bukan sekadar urusan finansial, melainkan amanah besar yang memengaruhi kesejahteraan jutaan umat.

“Bagi Indonesia, pengelolaan dana haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya melalui keterangan resmi.

Baca Juga

Home Credit Adalah: Syarat, Cara Daftar, hingga Cek Angsuran

Dana Haji Indonesia Terbesar di Dunia

Indonesia saat ini mengelola dana haji senilai Rp171 triliun, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Fadlul menegaskan, skala operasional haji Indonesia yang mencapai 221.000 jamaah setiap tahun menuntut pengelolaan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

“Skala operasional haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik dari sisi jumlah jamaah maupun kompleksitas logistiknya,” jelas Fadlul.

Dengan skala sebesar itu, BPKH dituntut tidak hanya menjaga keberlanjutan dana haji, tetapi juga memastikan dana tersebut memberikan manfaat ganda—yakni mendukung keberlangsungan ibadah sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Perluasan Investasi dan Peran Global

Dalam paparannya berjudul “Pengelolaan Dana Strategis untuk Kesejahteraan Jamaah dan Dampak Ekonomi”, Fadlul mengungkapkan bahwa BPKH kini memperluas perannya hingga ke tingkat internasional melalui investasi strategis di Arab Saudi.

Langkah ini bukan hanya bertujuan memperoleh imbal hasil finansial, tetapi juga memastikan kualitas layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

“Volume investasi kami berkontribusi pada pengembangan instrumen keuangan syariah global. Investasi di Arab Saudi bukan hanya untuk imbal hasil, tetapi juga menjamin layanan terbaik bagi jamaah Indonesia,” tuturnya.

Namun, Fadlul juga menyoroti berbagai tantangan global yang dihadapi, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap riyal serta perubahan cepat dalam regulasi yang mengikuti kebijakan Saudi Vision 2030.

“Semua ini menuntut manajemen risiko investasi yang kuat,” imbuhnya.

Empat Pilar Strategis Pengelolaan Dana Haji

Sebagai lembaga yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH berpegang pada empat pilar strategis dalam menjalankan amanahnya. Empat pilar tersebut menjadi fondasi pengelolaan dana haji agar tetap aman, produktif, dan bermanfaat luas.

Investasi yang Produktif dan Berkelanjutan
BPKH memastikan dana haji dikelola secara syariah dan produktif, dengan hasil investasi yang dapat digunakan untuk mendukung kesejahteraan jamaah dan menjaga keberlangsungan dana setoran.

Peningkatan Kualitas Layanan Ibadah
Imbal hasil dari investasi dana haji digunakan untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), sehingga jamaah mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa harus menanggung biaya yang lebih tinggi.

Efisiensi dan Transparansi Keuangan
BPKH menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi publik, dengan audit rutin serta laporan keuangan yang terbuka. Langkah ini memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana tetap tinggi.

Pemberdayaan Ekonomi Umat
Melalui investasi di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, energi, properti, dan proyek sosial, BPKH mendorong peningkatan ekonomi umat di dalam negeri. Proyek-proyek tersebut tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semua peran ini diarahkan untuk mengoptimalkan perjalanan finansial jutaan calon jamaah yang mempercayakan tabungan hidup mereka kepada kami,” ujar Fadlul.

Membangun Ekosistem Haji yang Holistik

Fadlul menekankan bahwa pengelolaan dana haji tidak bisa dipandang hanya dari sisi keuangan semata. BPKH kini berfokus pada pembentukan ekosistem haji yang lebih holistik, mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

Ekosistem ini melibatkan berbagai pihak—mulai dari lembaga keuangan syariah, perusahaan logistik, penyedia layanan transportasi, hingga industri makanan halal—yang semuanya berkontribusi terhadap pengalaman jamaah haji Indonesia dari keberangkatan hingga kepulangan.

“BPKH ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola bukan hanya aman secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual yang berkelanjutan,” jelas Fadlul.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi syariah nasional melalui kolaborasi antara lembaga keuangan, pelaku industri, dan lembaga keagamaan.

Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Syariah

Ke depan, BPKH berkomitmen memperkuat tata kelola dan inovasi keuangan syariah agar dana haji dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Inovasi ini termasuk pengembangan instrumen investasi syariah berbasis teknologi digital, yang memungkinkan transparansi dan efisiensi lebih tinggi dalam pemantauan aset.

Selain itu, BPKH juga akan memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan syariah global untuk mengembangkan produk investasi baru yang sesuai prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah.

Amanah Besar untuk Kemaslahatan Umat

Dengan dana kelolaan mencapai Rp171 triliun, BPKH memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap dana jamaah dikelola dengan prinsip amanah, profesional, dan transparan.

Melalui pendekatan berbasis keberlanjutan, BPKH berharap dapat menjadi model lembaga keuangan syariah modern yang tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

“Pengelolaan dana haji adalah tanggung jawab besar. Amanah ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kepercayaan umat,” tegas Fadlul Imansyah.

Dengan fondasi yang kuat, inovasi berkelanjutan, dan orientasi pada kemaslahatan, BPKH optimistis ekosistem haji Indonesia akan terus berkembang menjadi yang terbaik di dunia.