Tarif MRT dan LRT Jakarta Tetap Stabil Meski Anggaran Dipangkas
JAKARTA - Meski menghadapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) tetap tidak mengalami kenaikan.
]Kepastian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Ibu Kota yang mengandalkan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa tarif dua moda transportasi tersebut masih berada dalam kisaran yang layak berdasarkan hasil kajian terbaru terkait kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk membayar.
Baca Juga
“Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap willingness to pay (kesediaan membayar) dan ability to pay (kemampuan membayar) menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas yang sesuai,” ujarnya dalam acara Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta.
Syafrin memaparkan bahwa berdasarkan perhitungan ekonomi tahun lalu, tarif keekonomian MRT mencapai sekitar Rp13 ribu per perjalanan. Namun, tarif yang diberlakukan kepada penumpang hanya Rp7 ribu. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp6 ribu per pelanggan. “Angka tersebut masih masuk dalam skema subsidi transportasi yang telah dirancang,” tambahnya.
Dengan skema tersebut, Pemprov DKI berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Menurut Syafrin, subsidi yang diberikan menjadi kunci keberlanjutan sistem transportasi publik di Jakarta, terutama untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada layanan Transjakarta. Syafrin menjelaskan bahwa tarif Transjakarta terakhir kali ditetapkan pada 2005, yakni Rp3.500. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sudah meningkat enam kali lipat, sementara inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen.
Berdasarkan kondisi tersebut, ia menilai penyesuaian tarif Transjakarta sudah sewajarnya dikaji untuk memastikan keberlanjutan layanan. “Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Artinya, biaya yang dibutuhkan untuk menutup operasional semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan,” kata Syafrin.
Cost recovery menunjukkan sejauh mana biaya operasional dapat ditutupi oleh pendapatan dari tarif yang dibayarkan penumpang. Sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui subsidi. Penurunan cost recovery yang signifikan mengindikasikan meningkatnya beban subsidi daerah untuk menjaga tarif tetap terjangkau.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, turut menjelaskan kondisi keekonomian operasional MRT. Menurutnya, untuk rute populer seperti Bundaran HI–Lebak Bulus, tarif keekonomian mencapai Rp32.000 per penumpang. Namun, pengguna MRT hanya membayar Rp14.000. Selisih Rp18.000 tersebut ditanggung pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan publik.
“Agar perusahaan tetap berkelanjutan, kami mengembangkan pendapatan dari non-farebox,” kata Tuhiyat.
Pendapatan non-farebox yang dimaksud meliputi berbagai sumber selain tiket, seperti hak penamaan (naming rights), penyewaan ruang ritel dan komersial di stasiun, serta pemanfaatan aset digital dan media. Strategi diversifikasi pendapatan ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan MRT terhadap subsidi.
Selain itu, pengembangan pendapatan alternatif diharapkan dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memberikan penjelasan terkait kebijakan efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa meskipun Pemprov tengah mengkaji ulang skema subsidi transportasi, tidak ada rencana untuk menaikkan tarif dalam waktu dekat.
“Subsidi transportasi kita besar sekali, tapi bukan berarti tarif akan langsung dinaikkan. Ini hanya contoh,” ujar Pramono, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dilakukan semata-mata untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Besaran subsidi transportasi umum di Jakarta saat ini mencapai hampir Rp15.000 per orang. Angka tersebut dinilai cukup besar, sehingga perlu peninjauan agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengorbankan aksesibilitas publik.
“Tujuan kita adalah efisiensi, bukan pengurangan pelayanan. Prinsipnya, masyarakat tetap harus bisa menikmati transportasi publik yang terjangkau,” tegas Pramono.
Pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal DKI. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun. Meski demikian, Pemprov memastikan prioritas pembiayaan untuk sektor transportasi publik tetap terjaga.
Dengan keputusan untuk tidak menaikkan tarif MRT dan LRT, pemerintah daerah berharap dapat menjaga tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan transportasi massal. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendukung target pengurangan kemacetan dan emisi di Jakarta.
Kebijakan stabilisasi tarif ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Di saat yang sama, langkah efisiensi internal, optimalisasi pendapatan alternatif, dan kerja sama lintas sektor akan terus dilakukan agar sistem transportasi publik di Jakarta tetap berkelanjutan.
Dengan demikian, meskipun APBD 2025 mengalami penurunan, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan kebijakan transportasi tetap berpihak pada warga. Seperti ditegaskan Syafrin Liputo, pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kemudahan akses transportasi publik.
“Selama tarif yang berlaku masih sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dalam batas wajar, pemerintah akan mempertahankannya. Prinsip kami sederhana: transportasi publik harus tetap terjangkau bagi semua,” tutup Syafrin.
Rekomendasi
Berita Lainnya
