Purbaya Pastikan Dukungan APBN untuk IKN Lanjut 2026
JAKARTA - Dukungan fiskal pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan tidak berhenti pada tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi proyek strategis nasional tersebut masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.
Fokus Pemerintah Tetap pada IKN
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Purbaya menegaskan bahwa pembangunan IKN menjadi salah satu prioritas yang tetap mendapatkan sokongan anggaran negara.
Baca Juga
“Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” ujarnya.
Meskipun tidak merinci detail jumlah anggaran yang bakal digelontorkan, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah pada tahun 2025 ini masih mengalokasikan dana pembangunan IKN sekitar Rp5,7 triliun, termasuk yang digelontorkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menunggu Instruksi Presiden
Purbaya menambahkan, untuk kelanjutan proyek di tahun-tahun mendatang, pemerintah masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” jelasnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjadikan dana APBN sebagai pendorong awal, sembari membuka jalan bagi masuknya investasi swasta dalam pengembangan IKN.
RAPBN 2026: Anggaran IKN Rp6,3 Triliun
Sebelumnya, dalam pemaparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dipatok sebesar Rp6,3 triliun.
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers Nota Keuangan 2026, Sabtu (16 September 2025) di Jakarta.
Rincian Anggaran 2026
Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya meliputi:
Program Pengembangan Kawasan Strategis: Rp5,71 triliun
Program Dukungan Manajemen: Rp553 miliar
Jumlah ini lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 yang berada di angka Rp4,7 triliun, meskipun secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan alokasi tahun-tahun sebelumnya yang sempat jauh lebih besar.
Tren Anggaran IKN dari 2022–2024
Berdasarkan catatan ANTARA, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN sejak tahun 2022 hingga 2024 telah mencapai total Rp75,8 triliun. Rinciannya adalah:
Realisasi 2022: Rp5,5 triliun
Realisasi 2023: Rp27,0 triliun
Realisasi sementara 2024: Rp43,3 triliun
Besarnya kucuran dana dalam tiga tahun terakhir mencerminkan fokus pemerintah dalam meletakkan fondasi pembangunan IKN, terutama infrastruktur dasar.
Perubahan Skala Alokasi
Jika dibandingkan dengan periode 2022–2024, anggaran IKN dalam RAPBN 2026 memang lebih kecil. Namun, penurunan tersebut sejalan dengan pergeseran fase pembangunan dari pengerjaan infrastruktur masif menuju penguatan pengelolaan kawasan dan dukungan manajemen.
Purbaya menekankan bahwa pada tahap berikutnya, peran investasi swasta akan semakin dominan untuk melanjutkan pembangunan kawasan. Dana APBN diharapkan lebih difokuskan pada fungsi fasilitasi dan akselerasi.
Harapan Masuknya Investasi Swasta
Seiring dengan berjalannya proyek, pemerintah menaruh harapan besar agar sektor swasta ikut terlibat aktif. Dengan begitu, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan dana negara, melainkan juga kolaborasi dengan dunia usaha.
“Ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” kata Purbaya.
Masuknya investasi swasta diyakini akan memberikan dampak positif, mulai dari percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar IKN.
Kepastian bahwa APBN 2026 masih akan mengucurkan dana untuk IKN menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan proyek pemindahan ibu kota. Meski jumlah anggaran yang disiapkan lebih rendah dari periode sebelumnya, langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang menyeimbangkan antara peran APBN dan partisipasi swasta.
Dengan dukungan fiskal yang terukur, arahan Presiden, dan keterlibatan investor, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan lebih cepat sekaligus memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Rekomendasi
