Rakor Inflasi Nasional Tekankan Sinergi Lintas Sektor Kendalikan Harga
JAKARTA - Pengendalian inflasi di Indonesia kini tidak lagi dipandang sebatas urusan harga pangan, melainkan sudah menjadi agenda strategis yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari aparat penegak hukum, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah. Hal ini tergambar jelas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Nasional yang digelar Selasa (23 September 2025), di mana beragam lembaga menegaskan komitmennya untuk bekerja bersama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kasatgas Pangan Polri, Helfi Assegaf, menekankan bahwa perhatian utama kepolisian saat ini adalah memastikan distribusi beras tidak terganggu. Ia menegaskan bahwa praktik penimbunan harus ditindak tegas, namun penegakan hukum tidak boleh menghambat kelancaran pasokan.
“Fokus kami adalah memastikan distribusi beras berjalan lancar agar masyarakat tetap aman. Polisi diminta menindak pelaku penimbunan, tapi distribusi barang harus tetap berjalan,” ujarnya.
Baca JugaPemerintah Bahas Cukai Rokok 2026, Industri Tunggu Keputusan
Peran Hukum dalam Stabilisasi Inflasi
Selain pengawasan distribusi pangan oleh Polri, Kejaksaan Agung juga mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas harga. Berbagai hambatan distribusi, praktik spekulasi, pungutan liar, hingga monopoli disebut sebagai isu yang menjadi perhatian serius.
Melalui strategi preventif dan represif, kejaksaan terlibat aktif dalam memberikan pendampingan hukum, menindak praktik pasar curang, serta mengedukasi publik agar terhindar dari kerugian akibat ulah oknum.
Pendekatan hukum yang komprehensif ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga inflasi tetap terkendali, terutama di sektor pangan strategis. Dengan adanya kepastian hukum, distribusi barang menjadi lebih terjamin, sementara masyarakat tidak dirugikan oleh praktik curang.
Dinamika Harga Pangan dan Antisipasi Pemerintah
Kementerian Pertanian dalam kesempatan itu memaparkan perkembangan terbaru harga pangan. Harga bawang merah terpantau turun berkat musim panen, namun pemerintah juga tengah mengantisipasi potensi kenaikan harga cabai merah di 24 daerah. Selain itu, kenaikan harga ayam ras disebut sebagai dampak dari intervensi pemerintah yang bertujuan melindungi peternak skala kecil dari kerugian.
Kebijakan ini menggambarkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha peternak. Dalam konteks inflasi, keseimbangan semacam ini menjadi krusial agar harga tidak bergejolak secara ekstrem.
Dukungan TNI dalam Program Prioritas Nasional
Tidak hanya kementerian teknis dan aparat hukum, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menyatakan dukungannya terhadap empat program prioritas nasional. Fokus TNI pada tahun 2025 meliputi swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, penyediaan perumahan rakyat, serta hilirisasi energi.
Langkah konkret yang dilakukan TNI antara lain realisasi luas tanam padi, pencetakan sawah rakyat, dan distribusi pangan ke berbagai daerah. Keterlibatan TNI menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Kebijakan untuk Meringankan Beban Masyarakat
Selain fokus pada pangan, pemerintah juga memperkuat dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Menteri Pekerjaan Umum yang diterbitkan pada 25 November 2024. Tujuannya adalah mendukung program 3 Juta Rumah untuk MBR sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Hingga September 2025, sebanyak 509 daerah yang terdiri dari 415 kabupaten, 93 kota, dan 1 provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan BPHTB dan PBG. Capaian ini dianggap sebagai tonggak penting karena sebelumnya masih ada daerah yang lambat dalam implementasi.
Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah memiliki hunian layak. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap diminta menjaga tata kelola secara transparan agar manfaat kebijakan tepat sasaran.
Menghubungkan Kemandirian Pangan dan Stabilitas Ekonomi
Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan apresiasinya kepada PKK dan Posyandu yang turut mendukung gerakan menanam cabai di rumah. Menurutnya, gerakan ini bukan hanya sebatas inisiatif kecil, melainkan bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.
“Kemandirian pangan rumah tangga akan melengkapi kebijakan strategis seperti pembebasan BPHTB dan PBG dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan inflasi,” jelasnya.
Upaya tersebut diyakini dapat memperkecil dampak gejolak harga pangan di pasar. Jika rumah tangga mampu memenuhi sebagian kebutuhan sendiri, tekanan inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari akan lebih terkendali.
Sinergi sebagai Kunci Pengendalian Inflasi
Rangkaian kebijakan yang disampaikan dalam Rakor Inflasi Nasional ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kolaborasi aparat penegak hukum, kementerian, TNI, hingga pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas harga yang berkelanjutan.
Di satu sisi, Polri dan Kejaksaan Agung berfokus pada penegakan hukum untuk melawan praktik pasar curang. Di sisi lain, Kementerian Pertanian dan TNI menghadirkan program nyata untuk menjaga ketersediaan pangan. Sementara itu, kebijakan penghapusan biaya BPHTB dan PBG memperkuat daya beli masyarakat miskin, sehingga inflasi tidak melemahkan kesejahteraan mereka.
Dengan strategi komprehensif tersebut, pemerintah berharap inflasi tetap dalam kendali dan daya beli masyarakat terlindungi. Lebih jauh, langkah-langkah ini sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional menghadapi tantangan global yang tidak menentu.
Rekomendasi
