OJK Catat Pembiayaan Alat Berat Multifinance Tembus 47,24 Triliun

Ilustrasi Alat Berat (GAMBAR: lbs.id)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan laporan terkait penyaluran pembiayaan alat berat oleh perusahaan multifinance yang mengalami kenaikan sebesar 1,09% (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK memaparkan bahwa lewat pertumbuhan tersebut, nilai pembiayaan kini menyentuh angka Rp47,24 triliun.

“Atau memiliki porsi 8,69% dari total pembiayaan industri multifinance,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Minggu (10/5/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Baca Juga

Update Harga Sembako Jatim: Bawang Merah dan Aneka Cabai Melambung

Di lain sisi, OJK memberikan penilaian bahwa kebijakan terkait penyesuaian kuota produksi batu bara di dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) punya potensi untuk memengaruhi permintaan terhadap pembiayaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan.

Oleh karena itu, menurut Agusman, langkah diversifikasi pembiayaan menjadi faktor krusial bagi industri multifinance. Upaya diversifikasi ini dikerjakan lewat perluasan jangkauan ke sektor-sektor lainnya yang dinilai punya prospek pertumbuhan.

“Untuk menjaga kinerja industri multifinance yang stabil dan berkelanjutan,” tuturnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebutkan bahwa situasi tersebut membuat para pengusaha tambang menjadi kian waspada, baik dalam hal penambahan armada maupun jenis alat berat yang lain.

Hal itu dikarenakan alat-alat yang tersedia sekarang pun belum tentu dioperasikan seluruhnya.

“Kalau misalnya, izinnya sendiri belum diberikan penambahan, bahkan dikurangi. Ya, kalau saya kembali sebab akibat kan, ada permohonan, ya kami proses,” ucap Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Suwandi pun menambahkan, jika tidak ada permintaan baru untuk pembiayaan alat berat, maka industri pembiayaan menumpukan harapan kepada para debitur lama agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban pembayaran kredit.

Selain itu, demi menjaga pertumbuhan industri pembiayaan, perusahaan bakal mengandalkan sisi pembiayaan modal kerja atau modal usaha.

“Kalau pun turun, berarti apakah berhenti menambangnya? Kan enggak. Tetap menambang, paling kalau enggak menambah alat, perlu beri sparepart, perlu beri solar. Nah, di situ kami ada kesempatan untuk membiayai,” jelas Suwandi sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Sementara itu, Sudirman Widhy Hartono yang menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memberikan penilaian bahwa kebijakan pemangkasan produksi pada persetujuan RKAB batu bara 2026 memberi dampak yang sangat besar untuk industri pertambangan nasional.

Sudirman menyatakan bahwa dampak tersebut terutama mengarah pada keberlangsungan operasional perusahaan tambang, mengingat banyak rencana investasi maupun rencana tambang yang sudah disusun menjadi tidak bisa dijalankan.

“Begitu pula dengan sektor penyediaan alat-alat berat. Kami mendengar bahwa sudah banyak perusahaan pertambangan maupun jasa pertambangan [mining contractor] yang telah menunda pemesanan alat-alat berat, hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai target produksi batu bara yang disetujui pemerintah,” tuturnya, dikutip pada Minggu (10/5/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Sudirman melanjutkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang bahkan sudah mengambil langkah untuk melakukan pembatalan pesanan alat berat. “Namun, seiring telah diberikannya persetujuan RKAB 2026 kepada para pemegang IUP batu bara oleh Dirjen Minerba, yang mana total volume produksi dari keseluruhan IUP batu bara yang telah diberikan persetujuan RKAB-nya itu, diharapkan konfirmasi atas pemesanan alat-alat berat dapat lebih dipastikan,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.