DPR Dorong Pemda Agar Integrasikan UMKM dengan Rantai Pasok Industri

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. (https://img.antaranews.com/cache/800x533/2026/04/06/IMG-20260406-WA0002_2.jpg.webp)

AMBON – Anggota DPR RI mendesak Pemerintah Daerah untuk segera integrasikan UMKM dengan rantai pasok industri guna memperkuat daya saing dan stabilitas ekonomi lokal.

Sinergi antara pelaku usaha kecil dan perusahaan besar menjadi faktor penentu dalam mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah kepulauan seperti Maluku. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjembatani kesenjangan akses yang selama ini menghambat pertumbuhan sektor kerakyatan.

"Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pemetaan potensi dan integrasikan UMKM dengan rantai pasok industri agar mereka tidak berjalan sendiri-sendiri," ujar Mercy Barends, anggota DPR RI Dapil Maluku, sebagaimana dilangsir dari berbagai sumber, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga

Update Harga Sembako Jatim: Bawang Merah dan Aneka Cabai Melambung

Mercy Barends berpendapat bahwa keterlibatan usaha mikro dalam proses produksi industri manufaktur akan memberikan jaminan pasar yang lebih pasti bagi para pengusaha lokal. Tanpa adanya jaminan pasar, inovasi produk yang dilakukan sering kali menemui jalan buntu karena keterbatasan distribusi.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi agenda utama yang harus segera dieksekusi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pelatihan yang diberikan jangan hanya terpaku pada cara produksi, tetapi juga menyentuh aspek standarisasi internasional yang dibutuhkan industri besar.

Infrastruktur pendukung seperti pusat pengolahan dan pergudangan kolektif perlu dibangun untuk menekan biaya logistik yang masih cukup tinggi. Hal ini bertujuan agar harga produk UMKM tetap kompetitif saat masuk ke dalam ekosistem pasokan perusahaan berskala nasional.

Pihak legislatif menyoroti masih banyaknya komoditas unggulan daerah yang dikirim keluar dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Transformasi menuju industri pengolahan akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar bagi pendapatan asli daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Bantuan permodalan dari lembaga perbankan juga harus diarahkan pada skema kemitraan yang melibatkan perusahaan penyerap atau off-taker. Skema ini dinilai lebih aman bagi perbankan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam mengelola arus kas mereka.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah menyiapkan berbagai stimulus bagi daerah yang berhasil mengonsolidasikan sektor UMKM ke dalam industri strategis. Kesempatan ini harus dimanfaatkan secara optimal dengan menyusun regulasi turunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Transformasi digital juga memegang peranan krusial dalam memudahkan pelacakan rantai pasok dan pemenuhan standar kualifikasi industri modern. Pendataan yang akurat mengenai jumlah dan jenis produk UMKM memudahkan investor untuk melakukan kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan.

Masa depan ekonomi Maluku sangat bergantung pada keberhasilan membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan berorientasi pada ekspor. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, produk khas daerah memiliki peluang besar untuk mengisi rak-rak toko ritel besar maupun kebutuhan bahan baku pabrik.

Penguatan jaringan distribusi lokal merupakan langkah awal sebelum melangkah ke panggung perdagangan global yang jauh lebih kompetitif. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program penguatan ekonomi berbasis kerakyatan ini di masa depan.