KKP Pastikan Akses Pupuk Bersubsidi Mudah bagi Pembudidaya Ikan
JAKARTA - Upaya menjaga produktivitas tambak rakyat kini mendapat penguatan dari sisi hulu.
Pemerintah memastikan pasokan pupuk bersubsidi tetap mudah diakses oleh pembudidaya ikan, terutama petambak tradisional yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk untuk menunjang pertumbuhan ikan di tambak.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia memastikan kemudahan akses pupuk bersubsidi bagi pembudidaya ikan, khususnya petambak tradisional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi perikanan budidaya di berbagai sentra nasional.
Baca JugaKemenekraf Dorong UMKM Lhokseumawe Tembus Pasar Nasional Lewat Bazar Ramadan
KKP mencatat di Kabupaten Gresik, salah satu sentra budidaya bandeng terbesar di Indonesia, pupuk berperan penting dalam menumbuhkan plankton sebagai pakan alami, yang menjadi penentu keberhasilan panen. Tanpa ketersediaan pupuk yang memadai, kualitas dan kuantitas produksi dapat terpengaruh secara signifikan.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, menyebut tren budidaya ikan di Gresik terus meningkat. Ia menyebut jumlah pembudidaya naik dari 13.210 orang pada 2021 menjadi 32.505 orang pada 2025 atau angka sementara.
Sementara itu, produksi bandeng Gresik tahun 2025 tercatat sementara sebesar 112.590 ton, menyumbang lebih dari separuh total produksi bandeng Jawa Timur yang mencapai 203.338 ton. Angka ini menunjukkan posisi strategis Gresik dalam rantai pasok perikanan budidaya di tingkat regional maupun nasional.
“Bagi pembudidaya tradisional, pupuk adalah penopang utama. Tanpa pupuk, pertumbuhan ikan tidak optimal dan biaya produksi meningkat,” ujar Tebe.
Peran Vital Pupuk dalam Budidaya Tradisional
Dalam sistem budidaya bandeng tradisional, pupuk digunakan untuk merangsang pertumbuhan plankton di tambak. Plankton tersebut menjadi sumber pakan alami yang sangat penting bagi pertumbuhan ikan. Dengan ketersediaan plankton yang cukup, pembudidaya dapat menekan biaya pembelian pakan tambahan.
Karena itu, akses pupuk bersubsidi menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan usaha tambak rakyat. Tanpa dukungan tersebut, biaya produksi berpotensi meningkat dan margin keuntungan petambak menjadi tertekan.
KKP menilai intervensi melalui skema subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap pelaku usaha kecil di sektor perikanan budidaya.
Lonjakan Jumlah Pembudidaya dan Produksi
Peningkatan jumlah pembudidaya di Gresik menunjukkan geliat positif sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Dari 13.210 orang pada 2021 menjadi 32.505 orang pada 2025, pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap usaha budidaya.
Di sisi produksi, capaian sementara 112.590 ton bandeng pada 2025 memperkuat peran Gresik sebagai kontributor utama di Jawa Timur. Lebih dari separuh total produksi provinsi berasal dari kabupaten ini.
Pertumbuhan tersebut tentu membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam hal penyediaan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi.
Regulasi dan Alokasi Tahun Anggaran 2026
Program pupuk bersubsidi sektor perikanan ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam pendistribusian pupuk agar tepat sasaran.
Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur mencapai 66.571 ton, dengan Kabupaten Gresik menerima 9.825 ton. Angka tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan luas area budidaya di masing-masing daerah.
Skema alokasi ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk sepanjang tahun produksi, sehingga pembudidaya tidak mengalami kekurangan pada masa persiapan tambak.
Pengawasan Distribusi dan Dukungan DPR
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan bahwa aspirasi petambak Gresik telah masuk dalam rekomendasi subsidi nasional. Ia menyebut alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan budidaya mencapai sekitar 295 ribu ton secara nasional.
“Distribusi pupuk harus tepat sasaran hingga ke tingkat petambak, disertai pengawasan penyaluran yang kuat di lapangan,” katanya.
Penegasan tersebut menyoroti pentingnya sistem pengawasan agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh pembudidaya yang berhak. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan distribusi dapat menghambat efektivitas program.
Sinergi untuk Keberlanjutan Budidaya
Kolaborasi antara KKP dan PT Pupuk Indonesia menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor perikanan budidaya nasional. Dukungan pupuk bersubsidi bukan hanya soal ketersediaan barang, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan jumlah pembudidaya yang terus meningkat dan produksi yang signifikan, Gresik menjadi contoh penting bagaimana kebijakan subsidi dapat berdampak langsung pada produktivitas.
Ke depan, konsistensi distribusi, pengawasan lapangan, serta penyesuaian alokasi berdasarkan kebutuhan riil akan menjadi kunci keberhasilan program.
Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor perikanan dan perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional.
Jika berjalan efektif, kemudahan akses pupuk bersubsidi dapat terus menopang produksi bandeng dan komoditas budidaya lainnya secara berkelanjutan.
Rekomendasi
