Bantul Siapkan 8 TPR Semi Permanen di Jalur Selatan, Strategi Amankan PAD dari Sektor Wisata

Bantul Siapkan 8 TPR Semi Permanen di Jalur Selatan, Strategi Amankan PAD dari Sektor Wisata

Langkah Pemkab Bantul ini bukan tanpa alasan. Kebocoran retribusi wisata selama ini menjadi persoalan krusial, terlebih sejak dibukanya Jembatan Pandansimo dan kawasan Kelok 23 yang memungkinkan wisatawan masuk dari berbagai arah tanpa melewati titik retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau tetap di utara, potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor wisata bisa bocor cukup besar. Perlu penyesuaian sistem dan lokasi TPR agar semua jalur masuk bisa terpantau,” jelas Dodi.

Baca Juga

Contoh Perusahaan Perseorangan: Panduan Lengkap dan 10 Contoh Nyata

Ia menambahkan bahwa pembangunan TPR di sisi selatan JJLS akan menjadi solusi efektif untuk mengantisipasi kebocoran PAD, sekaligus menjamin bahwa setiap wisatawan yang mengakses kawasan wisata Bantul memberikan kontribusi melalui retribusi resmi.
 

Sektor Pariwisata Jadi Motor Ekonomi Bantul
 

Kabupaten Bantul dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya wisata pantai. Pantai Parangtritis, Depok, Kuwaru, hingga Pantai Baru dan Pandansari, menjadi magnet utama bagi jutaan wisatawan tiap tahunnya.

Data dari Dinas Pariwisata DIY menunjukkan, sepanjang tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Bantul mencapai lebih dari 4 juta orang. Angka tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penyumbang terbesar PAD di kabupaten ini.

Namun, tanpa sistem retribusi yang efektif dan menyeluruh, potensi tersebut bisa terbuang sia-sia. Maka dari itu, Pemkab Bantul menempatkan strategi penguatan TPR sebagai prioritas pembangunan ke depan.
 

Rancang Tata Kelola Modern dan Transparan
 

Di samping pembangunan fisik, Pemkab Bantul juga berencana melakukan pembaruan sistem digitalisasi retribusi. Dinas Pariwisata akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Badan Keuangan Daerah (BKAD) untuk menyusun sistem pemungutan retribusi yang lebih transparan, efisien, dan mampu menghindari kebocoran atau praktik manipulasi data.

“Retribusi adalah hak daerah dan kewajiban pengunjung, tapi pengelolaannya harus modern dan akuntabel. Ini yang akan terus kami benahi,” tegas Saryadi.

Sistem baru ini diharapkan akan berbasis digital dan mampu menyajikan data real-time tentang jumlah pengunjung dan pendapatan retribusi, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak.
 

Harapan Terhadap Dukungan Stakeholder
 

Pemerintah Kabupaten Bantul juga berharap adanya dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar lokasi wisata, pengelola destinasi, serta pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata. Partisipasi mereka dinilai penting dalam mendukung suksesnya pengelolaan retribusi dan pelayanan wisata yang lebih baik.

Dengan pembangunan TPR baru dan sistem retribusi yang diperbarui, Pemkab Bantul menargetkan peningkatan PAD secara signifikan dalam dua tahun ke depan, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi lokal.