JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan tidak hanya sebatas pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup langkah serius memberantas praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Amran menyatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi langsung agar kebutuhan rakyat dipenuhi tanpa terkendala distribusi maupun manipulasi harga.
“Saya berpesan, jangan lagi ada keluhan soal beras dan stok pangan. Presiden langsung memerintahkan agar semua kebutuhan rakyat dipenuhi,” ujar Amran.
Fokus Pemerintah: Perkuat Produksi dan Atasi Kerusakan Tebu
Pemerintah kini menggelontorkan anggaran Rp1,6 triliun untuk kegiatan bongkar ratoon tebu sebagai upaya mendorong kembali produksi gula nasional. Jawa Timur mendapat alokasi terbesar, yakni sekitar Rp700 miliar, mengingat provinsi ini menyumbang hampir 50 persen produksi gula nasional.
Sayangnya, 86 persen tanaman tebu di wilayah tersebut mengalami kerusakan, sehingga diperlukan langkah cepat memperbaiki dan memperluas lahan tanam. Amran menjelaskan, tahun lalu luas tanam tebu hanya mencapai 5.000 hektare, namun tahun ini meningkat tajam menjadi 15.000 hektare—naik hingga 200 persen.
“Dana sudah cair dan realisasi berjalan. Bantuan alat pertanian seperti traktor dan combine harvester juga terus disalurkan,” jelas Amran.
Dukungan Subsidi Pupuk dan Benih
Selain fokus pada tebu, pemerintah juga memperkuat ketersediaan sarana produksi pertanian. Anggaran subsidi pupuk tahun ini mencapai Rp9,95 triliun, ditambah bantuan benih senilai Rp200 miliar, dengan separuhnya khusus untuk Jawa Timur.
Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya produksi petani sekaligus memastikan hasil panen lebih optimal. Menurut Amran, upaya menjaga produktivitas tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sarana pendukung, termasuk pupuk yang selama ini kerap menjadi kendala.
Akses Beras Murah Lewat GPM
Di sisi lain, untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, Amran menginstruksikan Perum Bulog membuka akses penuh ketersediaan beras murah. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), masyarakat dapat membeli beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.
Skema ini dirancang agar masyarakat memperoleh harga terjangkau, sekaligus menekan praktik spekulasi harga di tingkat pasar.
Mafia Pangan Jadi Target Utama
Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan mafia pangan bermain di tengah kebutuhan rakyat. Ia mencontohkan kasus beras kualitas rendah yang dijual dengan label premium.
“Dari sampel yang diambil Satgas Pangan diketahui terdapat pelanggaran serius, yakni beras dengan kualitas patahan 59 persen dijual sebagai premium, padahal seharusnya patahan maksimal hanya 15 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, praktik curang tersebut membuat harga beras yang seharusnya Rp12.000 per kilogram dijual hingga Rp17.000. Jika dibiarkan, mafia bisa mengantongi keuntungan hingga Rp10 triliun per bulan.
Kasus serupa juga terjadi pada minyak goreng. Padahal, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan memasok 60 persen kebutuhan global. Namun, pasokan minyak goreng sempat langka di dalam negeri.
“Ini jelas ada yang tidak beres. Karena itu, pemerintah bersama Polri, TNI, dan Kejaksaan akan menindak tegas semua mafia pangan,” tegas Amran.
Stok Pangan Nasional Tertinggi dalam Sejarah
Meski tantangan besar datang dari praktik mafia dan kerusakan tanaman, Amran memastikan bahwa stok pangan nasional berada pada titik terbaik. Menurutnya, data internasional menunjukkan Indonesia mencatat lompatan produksi pangan terbesar kedua di dunia.
Pencapaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Mari kita lanjutkan perjuangan ini, menjaga stabilitas pangan, memberantas mafia, dan memastikan rakyat kecil tidak lagi terbebani,” kata Amran.
Sinergi Lintas Sektor
Upaya menjaga stok pangan bukan hanya tugas Kementerian Pertanian. Amran menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari Bulog, aparat penegak hukum, hingga pemerintah daerah. Langkah bersama ini diharapkan mampu menutup celah permainan mafia serta memperkuat distribusi pangan ke seluruh wilayah.
Gerakan Pangan Murah juga dipandang sebagai solusi cepat karena langsung menyentuh masyarakat. Di sisi lain, strategi jangka panjang melalui perbaikan tebu, subsidi pupuk, dan pemberdayaan petani akan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dalam beberapa tahun mendatang.
Langkah tegas pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperlihatkan bahwa persoalan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga tentang keadilan distribusi dan perlindungan konsumen. Dengan kombinasi strategi jangka pendek dan panjang, serta keberanian memberantas mafia pangan, pemerintah berharap kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap stabil.
Dengan stok pangan nasional yang berada di titik tertinggi, optimisme terjaga bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan yang lebih kokoh.