James Riady Prihatin Banyak Rumah Murah Tak Layak: Kita Butuh Lebih dari Sekadar Rumah Murah

James Riady Prihatin Banyak Rumah Murah Tak Layak: Kita Butuh Lebih dari Sekadar Rumah Murah

JAKARTA - CEO Lippo Group, James Riady, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi perumahan di Indonesia yang dinilainya masih sangat memprihatinkan. Dalam pernyataan publik yang disampaikan di Plaza Semanggi, Kamis 12 JUNI 2025 James menyoroti fakta bahwa jutaan keluarga di Indonesia masih tinggal di hunian yang sempit, darurat, dan jauh dari standar kelayakan.

“Lebih dari 12 juta keluarga Indonesia masih tinggal di tempat yang tidak layak huni. Ini bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut martabat manusia,” ungkap James Riady dengan nada prihatin. Ia menekankan bahwa masalah perumahan bukan hanya isu sosial, melainkan krisis kemanusiaan yang memerlukan perhatian segera dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta.

Masalah Perumahan Menjadi Tantangan Nasional

Baca Juga

Rumah Murah Kabupaten Pringsewu Harga Mulai Rp140 Juta

Permasalahan perumahan di Indonesia telah menjadi isu struktural yang belum terselesaikan selama beberapa dekade. Urbanisasi yang pesat, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta ketimpangan distribusi pendapatan menjadi penyebab utama mengapa jutaan warga, khususnya di kota-kota besar, kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.

James Riady menambahkan, “Pembangunan yang kita lakukan selama ini terlalu fokus pada sektor komersial, padahal rumah adalah kebutuhan dasar. Kita tidak bisa membiarkan jutaan keluarga terus-menerus hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi.”

Lippo Group Serukan Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta

Dalam forum yang sama, James menyerukan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah untuk menjawab krisis ini. Menurutnya, pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, sementara pelaku usaha harus mulai memikirkan pembangunan yang berbasis keberlanjutan sosial, bukan hanya keuntungan semata.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Kita harus mulai memikirkan skema pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Lippo Group sendiri, kata James, tengah meninjau ulang beberapa proyek properti dengan orientasi profit tinggi untuk kemudian mengalihkan sebagian sumber daya perusahaan ke pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial perusahaan terhadap masyarakat Indonesia.

Data dan Fakta: Potret Krisis Perumahan Indonesia

Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), backlog perumahan di Indonesia mencapai lebih dari 12 juta unit pada 2025. Angka ini mengindikasikan jumlah rumah yang dibutuhkan untuk menampung keluarga yang belum memiliki rumah layak.

Lebih lanjut, sebagian besar rumah tidak layak huni berada di wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kondisi ini diperparah oleh minimnya lahan tersedia, tingginya harga properti, serta akses yang terbatas terhadap pembiayaan rumah bagi kalangan berpenghasilan rendah.

Dampak Sosial dari Hunian Tidak Layak

Tinggal di rumah tidak layak membawa konsekuensi sosial yang sangat luas. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan sempit dan tidak sehat lebih rentan terhadap penyakit, gangguan perkembangan mental, serta prestasi akademik yang rendah. Lingkungan semacam itu juga memperbesar risiko kriminalitas dan memperparah ketimpangan sosial.

“Ketika keluarga tidak memiliki ruang yang cukup untuk hidup, berkembang, dan bermimpi, maka generasi berikutnya pun akan mengalami siklus yang sama. Kita sedang menciptakan masalah sosial berlapis jika ini tidak segera ditangani,” ujar James.

Perumahan sebagai Hak Asasi dan Fondasi Pembangunan

Dalam kesempatan tersebut, James Riady menekankan bahwa perumahan bukan hanya soal atap dan dinding, tetapi hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh negara. Ia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan pembangunan sosial, bukan saling bertentangan.

“Negara yang kuat dibangun dari keluarga yang kuat. Dan keluarga yang kuat butuh rumah yang layak untuk hidup. Ini harus menjadi kesadaran kolektif bangsa,” tegasnya lagi.

Inisiatif Lippo Group dalam Pembangunan Perumahan Terjangkau

Lippo Group saat ini tengah mengkaji proyek-proyek perumahan terjangkau yang dapat dikembangkan di wilayah pinggiran kota dengan skema subsidi silang. James Riady menyebut, perusahaan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga keuangan untuk menyusun skema pembiayaan yang inovatif dan dapat dijangkau oleh masyarakat kecil.

“Kami sedang berusaha menciptakan model perumahan yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga terintegrasi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum,” paparnya.

Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembang properti lain untuk ikut serta membangun negeri, tidak hanya dari sisi infrastruktur komersial, tetapi juga sosial.

Harapan untuk Pemerintah dan Kebijakan Pro-Rakyat

James Riady mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mendorong program sejuta rumah dan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut belum cukup.

“Kita butuh kebijakan yang lebih berani, misalnya insentif pajak untuk pengembang yang membangun rumah murah, kemudahan izin, dan pengadaan lahan oleh pemerintah untuk proyek sosial,” sarannya.

Ia berharap pemerintah dapat menjadikan masalah perumahan ini sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional ke depan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang tumbuh secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial.

Pernyataan James Riady, CEO Lippo Group, menjadi pengingat keras bahwa masih banyak keluarga di Indonesia yang hidup dalam kondisi hunian tidak layak. Lebih dari 12 juta keluarga tinggal di tempat sempit, darurat, dan tidak aman — sebuah kondisi yang tak sejalan dengan visi Indonesia Maju.

Melalui seruan moral dan inisiatif konkrit dari sektor swasta, seperti yang sedang digagas Lippo Group, serta komitmen kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, masalah perumahan ini dapat diatasi secara bertahap namun pasti.

“Jika kita ingin membangun masa depan yang berkeadilan, maka rumah yang layak adalah titik awalnya. Inilah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa,” tutup James Riady dalam pernyataannya yang menggugah kesadaran banyak pihak.