Lahan Mangkrak BUMN Diusulkan Jadi Rusun, Solusi Hunian Layak di Kota
JAKARTA - Kebutuhan akan hunian layak di kota-kota besar terus menjadi perhatian pemerintah, terutama di tengah keterbatasan lahan yang semakin terasa.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah aset tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mendorong munculnya gagasan untuk mengubah lahan-lahan mangkrak tersebut menjadi solusi konkret bagi kebutuhan perumahan masyarakat.
Pemerintah melihat peluang besar dalam pemanfaatan aset tersebut, tidak hanya untuk mengurangi jumlah lahan yang tidak produktif, tetapi juga untuk menghadirkan hunian yang terjangkau dan layak. Upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam menjawab persoalan perumahan di kawasan perkotaan yang terus berkembang pesat.
Baca JugaBMKG Prediksi Hujan Guyur Kota Besar Indonesia Senin 30 Maret 2026
Usulan Pemanfaatan Aset BUMN untuk Perumahan Rakyat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan usulan strategis kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan aset-aset tanah mangkrak. Aset-aset tersebut diusulkan untuk dibangun menjadi perumahan rakyat, guna menjawab kebutuhan hunian layak di kota-kota besar.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PKP saat berkunjung ke lahan milik Angkasa Pura di kawasan Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.
"Kalau saran saya Pak Doni udahlah aset-aset BUMN yang di kota-kota kita sebagian kerjasamakan, tetap punya BUMN kita bangunin rumah buat rakyat seperti ini," ujar Ara di Jakarta Pusat.
Menteri Maruarar menegaskan bahwa Kementerian PKP siap menjadi pihak fasilitator dalam proses pembangunan perumahan tersebut.
Dukungan BUMN untuk Optimalisasi Aset Negara
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan rumah rakyat ini. Menurutnya, upaya ini sejalan dengan program pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
"Dan kita juga akan mengoptimalkan seluruh aset-aset daripada BUMN yang lebih bermanfaat tentu untuk masyarakat Indonesia," ucap Dony.
Dony menambahkan bahwa saat ini BUMN tengah menelisik lebih detail aset-aset yang mangkrak, dengan tujuan membangun perumahan rakyat.
"Dan kami sedang me-mapping juga di beberapa daerah lainnya, di beberapa kota, untuk juga akan kita bangun dengan skema yang sama. Yang tentu kita harapkan ini akan menyelesaikan persoalan kita mengenai hunian yang layak bagi saudara-saudara kita," tandasnya.
Lahan Angkasa Pura Disiapkan untuk Pembangunan Rusun
Lahan milik Angkasa Pura yang menjadi lokasi kunjungan Menteri PKP rencananya akan dibangun rumah susun (rusun). Targetnya adalah masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga bantaran rel kereta kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Pembangunan rusun di lahan ini dijadwalkan mulai pada bulan Mei 2026. Skema pembangunan melibatkan beberapa pihak penting untuk memastikan proyek berjalan optimal.
Perum Perumnas akan membangun 1.000 unit dalam dua tower dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan berkontribusi dengan membangun sembilan tower empat lantai yang mencakup total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.
"Kita harapkan kita akan putuskan dan groundbreaking kita harapkan bulan Mei akan kita mulai karena kita butuh kecepatan untuk menyediakan rumah-rumah ini bagi saudara-saudara kita. Dan tentu nanti skemanya kita akan buat seefisien mungkin, secepat mungkin, dan tentu juga seaman mungkin buat saudara-saudara kita," ujar Dony.
Langkah Strategis Atasi Kebutuhan Hunian di Perkotaan
Pemanfaatan lahan mangkrak milik BUMN menjadi rusun merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan hunian di kawasan perkotaan, solusi seperti ini dinilai efektif untuk menjawab tantangan yang ada.
Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta atau yayasan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, proyek ini diharapkan mampu memberikan akses hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, program ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan hunian yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.
Melalui langkah ini, lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat diubah menjadi ruang hidup yang bermanfaat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, aset negara dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Rekomendasi
