DPR RI Desak Mendagri Panggil Gubernur Kaltim Terkait Mobil Dinas Mewah

DPR RI Desak Mendagri Panggil Gubernur Kaltim Terkait Mobil Dinas Mewah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Menteri Dalam Negeri segera memanggil Gubernur Kalimantan Timur guna memberikan klarifikasi mendalam terkait pengadaan kendaraan dinas mewah yang kontroversial.

Langkah tegas ini diambil sebagai respon terhadap gelombang kritik masyarakat yang menilai pengadaan unit mobil operasional kelas atas tersebut tidak berpihak pada efisiensi anggaran daerah.

Anggota DPR RI menegaskan bahwa di tengah situasi ekonomi saat ini, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan alokasi dana untuk program kesejahteraan rakyat daripada fasilitas kemewahan pejabat.

Baca Juga

Menhan Tekankan Yon TP Lindungi dan Layani Masyarakat, Perkuat Keamanan dan Ketahanan Wilayah

Kritik tajam mengenai transparansi anggaran ini mengemuka secara resmi pada Jumat 27 Februari 2026, memicu desakan agar pengawasan terhadap belanja daerah diperketat oleh pihak kementerian terkait.

Urgensi Pemanggilan Gubernur Kaltim Oleh Menteri Dalam Negeri RI

Pihak parlemen menilai bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membeli mobil mewah telah melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kondisi ekonomi.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri diminta segera bertindak dengan memanggil pimpinan daerah tersebut agar ada pertanggungjawaban yang jelas mengenai dasar pertimbangan di balik kebijakan pengadaan tersebut.

DPR menganggap pemanggilan ini sangat krusial agar tidak ada preseden buruk bagi kepala daerah lain dalam menggunakan anggaran negara yang seharusnya difokuskan pada pelayanan publik yang dasar.

Sorotan DPR RI Terhadap Efisiensi Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam rapat koordinasi tersebut, anggota dewan menekankan bahwa semangat penghematan anggaran harus dimulai dari jajaran pimpinan tinggi sebagai bentuk teladan nyata bagi seluruh jajaran birokrasi di bawahnya.

Fasilitas mobil mewah dinilai sangat berlebihan dan tidak memiliki korelasi langsung dengan peningkatan produktivitas kerja gubernur dalam mengelola wilayah Kalimantan Timur yang luas dan penuh dengan tantangan.

DPR meminta agar seluruh rencana belanja daerah yang sifatnya non-prioritas segera dievaluasi kembali secara menyeluruh guna memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan yang sangat mendesak.

Tanggapan Publik Terkait Fasilitas Kendaraan Dinas Pejabat Tingkat Provinsi

Polemik ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi yang menuntut adanya audit independen terhadap proses pengadaan barang dan jasa di provinsi tersebut.

Masyarakat Kalimantan Timur mengharapkan pemimpin mereka lebih peka terhadap kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan di pedalaman daripada menghabiskan dana miliaran rupiah untuk sebuah kendaraan.

Gelombang protes di media sosial menjadi bukti nyata bahwa publik saat ini semakin kritis dalam mengawasi setiap gerak-gerik penggunaan anggaran yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan daerah.

Standar Operasional Prosedur Pengadaan Kendaraan Jabatan Dalam Aturan Negara

Secara regulasi, pengadaan kendaraan dinas memang memiliki standar teknis tertentu, namun tetap harus mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan resmi.

DPR ingin memastikan apakah spesifikasi kendaraan mewah yang dibeli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh kementerian keuangan negara.

Jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau penggelembungan harga, maka pihak berwenang diminta tidak segan untuk memberikan sanksi administratif maupun hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Harapan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah Di Masa Mendatang

Kasus mobil mewah di Kalimantan Timur ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menyusun rencana belanja anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama yang tidak boleh ditawar dalam menjalankan pemerintahan yang bersih agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga dengan sangat baik.

Mendagri diharapkan segera mengeluarkan instruksi atau surat edaran baru yang lebih ketat mengatur batas maksimal harga kendaraan dinas bagi pejabat guna menghindari pemborosan di masa depan.