Lelang Sukuk 10 Februari 2026, Pemerintah Bidik Dana Rp11 Triliun
JAKARTA - Pada Selasa, 10 Februari 2026, pemerintah Indonesia akan menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Proses lelang yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat mengumpulkan dana hingga Rp11 triliun.
Lelang kali ini menawarkan delapan seri sukuk, yang terdiri dari tiga seri dengan tenor pendek dan lima seri dengan tenor panjang. Semua seri sukuk tersebut memiliki tujuan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional serta memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Baca JugaPerusahaan Pialang Adalah: Pengertian, Tugas, dan Jenis-Jenisnya
Mengingat tingginya kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial lainnya, pemerintah berupaya untuk menarik minat investor dengan menawarkan sukuk dengan berbagai tenor dan imbal hasil yang menarik.
Inilah salah satu bentuk strategi pemerintah untuk mengelola pembiayaan negara secara optimal.
Detail Lelang Sukuk: Seri Pendek dan Panjang yang Ditawarkan
Pemerintah Indonesia menawarkan beragam jenis sukuk dalam lelang ini, yang dibagi menjadi dua kategori utama: seri tenor pendek dan seri tenor panjang. Masing-masing seri memiliki karakteristik yang berbeda, memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi investor.
Seri Sukuk Tenor Pendek
Untuk sukuk dengan tenor pendek, terdapat tiga seri yang ditawarkan:
SPNS09032026 (reopening),
SPNS10082026 (reopening),
SPNS12102026 (reopening).
Ketiga seri ini memiliki tenggat waktu jatuh tempo mulai dari 1 hingga 8 bulan dan ditawarkan dengan sistem imbal hasil diskonto, di mana investor akan membeli sukuk ini dengan harga di bawah nilai nominal dan menerima imbal hasil pada saat jatuh tempo. Seri sukuk tenor pendek ini memberikan pilihan bagi investor yang lebih menyukai instrumen dengan jangka waktu lebih singkat, cocok untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.
Seri Sukuk Tenor Panjang
Di sisi lain, untuk investor yang mencari investasi jangka panjang, pemerintah menawarkan lima seri sukuk dengan tenor panjang. Seri tersebut adalah:
PBS030 (reopening),
PBS040 (reopening),
PBSG002 (reopening),
PBS034 (reopening),
PBS038 (reopening).
Seri PBS038 merupakan seri dengan tenor terpanjang, yakni jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan tingkat imbal hasil sebesar 6,87%. Seri ini tentu menarik bagi investor yang mencari pengembalian lebih tinggi dalam jangka panjang.
Sementara itu, seri PBS040 memiliki tingkat imbal hasil terendah, yakni 5% dengan jatuh tempo pada 15 November 2030, namun tetap menarik bagi mereka yang mencari stabilitas jangka menengah.
Green Sukuk: Inisiatif Pemerintah untuk Keberlanjutan Ekonomi Hijau
Salah satu seri sukuk yang cukup menarik pada lelang kali ini adalah PBSG002, yang merupakan seri Green Sukuk. Sukuk ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek yang berkaitan dengan ekonomi hijau, seperti energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Penerbitan Green Sukuk ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk mendorong pembiayaan ramah lingkungan.
Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali penerbitan Green Sukuk di pasar domestik dan internasional, dan kini, PBSG002 akan menjadi tambahan penerbitan Green Sukuk di pasar domestik.
Melalui seri ini, pemerintah berupaya memperkenalkan instrumen investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dana yang dihimpun dari PBSG002 akan digunakan untuk mendukung program Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang ditujukan untuk perbankan di Indonesia.
Tujuan Pemerintah Menggelar Lelang Sukuk: Pembiayaan APBN 2026
Lelang sukuk yang digelar pada 10 Februari 2026 bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.
Dengan target indikatif dana yang akan dihimpun mencapai Rp11 triliun, lelang ini menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam memastikan tercapainya pembiayaan untuk berbagai program pembangunan yang ada dalam APBN.
"Kami menargetkan dana sebesar Rp11 triliun dari lelang sukuk ini, dengan batas maksimum pemenang lelang adalah 200% dari target indikatif yang telah ditetapkan," ujar DJPPR dalam pengumuman resminya.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan proyek-proyek lainnya yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia.
Partisipasi Investor: Siapa Saja yang Dapat Ikut dalam Lelang Sukuk?
Lelang sukuk ini terbuka untuk berbagai jenis investor, baik individu maupun institusi. Namun, agar bisa mengikuti lelang, para investor harus melalui dealer utama yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Dealer utama yang terlibat dalam lelang ini antara lain adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Permata Tbk.
Proses lelang sukuk ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN, dengan sistem pelelangan terbuka dan menggunakan metode harga beragam. Metode ini memberikan fleksibilitas kepada investor untuk menempatkan harga penawaran sesuai dengan imbal hasil yang diinginkan.
Imbal Hasil dan Pembayaran Sukuk: Menarik bagi Investor
Imbal hasil yang ditawarkan dalam lelang sukuk kali ini bervariasi, mulai dari yang paling rendah sebesar 5% hingga yang tertinggi mencapai 6,87%. Penawaran imbal hasil ini diharapkan dapat menarik perhatian investor, baik individu maupun institusi, yang mencari instrumen investasi yang aman dengan pengembalian yang cukup menarik.
Pemerintah Indonesia juga menjamin pembayaran imbal hasil secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman bagi para investor yang berpartisipasi dalam lelang sukuk ini.
Ini merupakan kesempatan baik bagi mereka yang ingin mengoptimalkan portofolio investasi mereka dengan instrumen yang mendukung pembangunan nasional dan berkelanjutan.
Rekomendasi
