GARUT - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh meminta pemerintah untuk menambah jumlah gudang Bulog dan menempatkannya lebih dekat dengan kawasan pertanian supaya proses penyerapan gabah petani dapat berlangsung secara lebih maksimal.
Menurut Husein, tersedianya fasilitas gudang penyimpanan yang berada di dekat lokasi petani akan melancarkan alur distribusi serta pengambilan hasil panen padi, khususnya sewaktu periode panen raya tiba.
“Tentunya bagaimana gudang-gudang ini diperbanyak, dan itu memang sedang direncanakan ya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh dikutip dari Antara, Selasa (12/5/2026).
Ia menerangkan bahwa anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra saat ini tengah mengadakan peninjauan langsung ke beberapa gudang Bulog di sejumlah wilayah untuk memantau kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, gudang Bulog memegang peranan krusial sebagai lokasi penampungan dan penyimpanan produk pertanian, terutama beras serta gabah milik petani sebelum didistribusikan ke pasar ataupun warga.
“Perlu banyak gudang untuk mempermudah para petani,” ujarnya.
Husein menuturkan bahwa DPR secara konsisten mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembangunan gudang penyimpanan baru, terutama pada daerah-daerah yang merupakan pusat produksi padi.
“Tentunya kami terus mendorong ya, sepertinya kami tadi juga bicarakan mengenai adanya keperluan mengenai gudang-gudang untuk stok beras,” katanya.
Ia melanjutkan bahwa pihak Bulog saat ini menitikberatkan pada penyerapan gabah dari petani lokal dengan nilai harga sesuai standar pemerintah yakni Rp 6.500 per kilogram untuk jenis gabah kering panen.
Menurut Husein, kegiatan penyerapan gabah akan terlaksana dengan efektif jika semua elemen mengikuti regulasi yang sudah diputuskan pemerintah tanpa memberi hambatan bagi petani.
“Penyerapannya itu sebetulnya yang utama adalah bagaimana semuanya itu sesuai dengan aturan pemerintah, bukan dipersulit,” katanya.
Disamping itu, Husein juga mengharapkan pemerintah mengedepankan pembelian gabah dari petani domestik ketimbang mendatangkan beras impor, terutama di saat para petani sedang berada dalam masa panen raya.
“Kami juga terus mendorong bagaimana pemerintah bisa membeli gabah-gabah dari petani, dan juga bagaimana pemerintah ini tidak melakukan impor di saat petani-petani ini sedang panen raya,” ujarnya.