JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.
SE ini mengatur kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan akselerasi layanan digital.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan berlaku untuk seluruh ASN Pemda. Penyesuaian WFH ditetapkan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap Jumat, sementara unit pelayanan publik tetap wajib menjalankan WFO. Langkah ini sejalan dengan upaya transformasi budaya kerja ASN yang lebih modern dan efektif.
Tujuan Transformasi Budaya Kerja ASN
Surat Edaran ini menekankan pentingnya transformasi budaya kerja yang mendorong ASN Pemda bekerja lebih efisien. Penerapan WFH diharapkan mampu mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi birokrasi, sehingga kinerja ASN tetap optimal meski bekerja dari rumah.
Tito menjelaskan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 telah membuktikan efektivitas SPBE di berbagai daerah. Dengan penerapan WFH ini, ASN dapat tetap produktif dan terpantau, sementara daerah diminta membuat mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan WFH maupun WFO.
Pelaksanaan WFH dan WFO Secara Selektif
Unit-unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan menjalankan WFO. Sebaliknya, unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif, dengan tetap memastikan target dan kinerja ASN tercapai. Hal ini bertujuan agar layanan publik tetap berjalan lancar, sementara ASN dapat menikmati fleksibilitas kerja dari rumah.
Beberapa layanan yang dikecualikan dari WFH meliputi urusan kebencanaan, ketertiban umum, kebersihan, layanan dukcapil, perizinan penanaman modal, layanan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan daerah. Langkah ini memastikan layanan vital kepada masyarakat tetap optimal.
Penghematan Anggaran Melalui Perubahan Budaya Kerja
Mendagri menekankan bahwa penghitungan potensi penghematan anggaran akibat WFH wajib dilakukan oleh gubernur, wali kota, dan bupati. Hasil penghematan dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, sehingga budaya kerja yang lebih efisien memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Laporan pelaksanaan WFH-WFO disusun oleh bupati dan wali kota kepada gubernur paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya, sementara gubernur melaporkan ke Mendagri paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. Mekanisme ini memastikan transparansi dan akuntabilitas implementasi SE.
Optimalisasi Kinerja ASN Melalui Pendekatan Modern
Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mendorong ASN Pemda bekerja dengan pendekatan modern, adaptif, dan berbasis digital. Tito menekankan bahwa WFH bukan sekadar fleksibilitas, tetapi bagian dari upaya peningkatan produktivitas ASN dan percepatan transformasi birokrasi.
Dengan pelaksanaan WFH-WFO yang terencana, ASN diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja modern tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.
Evaluasi dan Tindak Lanjut Kebijakan WFH-WFO
Mendagri memastikan bahwa seluruh implementasi SE akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif, sambil tetap menjaga kesinambungan layanan publik. Pendekatan evaluatif ini memberi fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan penerapan WFH sesuai kondisi dan kapasitas masing-masing.
Kebijakan ini diharapkan mendorong transformasi ASN Pemda menjadi lebih modern dan responsif. Dengan pengawasan yang jelas, fleksibilitas kerja, serta pemanfaatan teknologi, SE ini menjadi fondasi penting untuk budaya kerja yang lebih adaptif, efisien, dan produktif.