JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola fiskal mulai menunjukkan hasil yang nyata.
Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian besar diarahkan pada pembenahan internal lembaga yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran yang merugikan keuangan negara.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menyasar berbagai praktik yang selama ini dinilai merugikan negara. Fokus tersebut mencakup penanganan berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan.
Ia menyoroti kebiasaan seperti penyelundupan, manipulasi nilai transaksi, hingga praktik penipuan yang menurutnya harus ditangani secara sistematis. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah saat ini menitikberatkan pada perbaikan sistem sekaligus integritas aparatur. Dengan cara tersebut, diharapkan celah penyimpangan dapat ditutup secara efektif.
Pembenahan birokrasi dilakukan bertahap dan menyeluruh
Dalam sebuah forum diskusi bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Prabowo menyampaikan bahwa pembenahan tersebut tengah dilakukan secara bertahap. Proses ini melibatkan perubahan pola kerja birokrasi agar lebih transparan dan akuntabel.
Fokus utama diarahkan pada perbaikan sistem kerja serta penguatan pengawasan internal. Pemerintah berupaya menutup celah-celah yang selama ini memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan negara.
Langkah bertahap ini dianggap sebagai strategi yang realistis mengingat kompleksitas birokrasi yang ada. Perubahan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga sistem yang menaungi mereka.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap reformasi yang dilakukan dapat bertahan dalam jangka panjang dan tidak bersifat sementara.
Penerimaan pajak mulai menunjukkan tren peningkatan signifikan
Menurut Prabowo, langkah penertiban yang telah berjalan mulai memberikan dampak awal yang terlihat. Ia menyebut kinerja penerimaan pajak pada awal tahun menunjukkan tren peningkatan yang cukup kuat.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak dalam dua bulan pertama mencapai lebih dari 30 persen. Angka ini menjadi indikasi awal bahwa kebijakan yang diambil mulai berjalan efektif.
"Kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajecetory naik. Januari, Februari, Maret, ini naiknya cukup signifikan. Naiknya itu sekitar 30%. mudah-mudahan bertahan," kata Prabowo, dikutip Rabu 25 Maret 2026.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal optimisme bahwa reformasi di sektor pajak mulai membuahkan hasil yang positif bagi keuangan negara.
Perbaikan integritas Direktorat Pajak jadi kunci utama
Prabowo berharap tren positif ini dapat terus berlanjut seiring dengan proses pembenahan internal yang sedang dilakukan. Salah satu fokus utama adalah perbaikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Ia menilai peningkatan integritas serta penguatan sistem pengawasan menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan penerimaan. Dengan sistem yang lebih bersih, potensi kebocoran dapat ditekan.
Pembenahan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan institusi yang profesional dan bebas dari praktik menyimpang. Kepercayaan publik pun diharapkan ikut meningkat.
Dengan kondisi tersebut, basis penerimaan negara dapat diperkuat secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada kebijakan jangka pendek.
Pembenahan akan diperluas ke sektor Bea dan Cukai
Tidak hanya berhenti di sektor pajak, Prabowo juga memastikan bahwa pembenahan serupa akan diperluas ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam menjaga penerimaan negara.
Menurutnya, praktik penyimpangan di sektor kepabeanan juga harus diberantas secara serius. Hal ini penting untuk memastikan seluruh potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.
"Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang Bea Cukai, harus kita bersihkan juga," imbuh Prabowo.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi melakukan reformasi secara menyeluruh.
Peringatan tegas bagi pejabat dan contoh penegakan disiplin
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan peringatan keras kepada para pejabat di berbagai lembaga pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran untuk segera berbenah dan menjaga integritas.
Jika tidak, ia menegaskan bahwa konsekuensi tegas akan diberlakukan. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Ia juga mencontohkan langkah yang telah diambil oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Menurutnya, tindakan tegas telah dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin internal.
"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, Dody, orangnya kan baik. Gak mau main-main. Dia pecat dua Dirjen," pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam menegakkan integritas di seluruh lini birokrasi.