Gubernur Pramono: Subsidi Transportasi DKI untuk Transjabodetabek
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan inklusif bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang ditempuh adalah dengan memberikan subsidi tarif angkutan umum Transjabodetabek sebesar Rp 11.500 per penumpang. Subsidi ini diberikan agar masyarakat cukup membayar tarif sebesar Rp 3.500, dari harga sebenarnya yang mencapai Rp 15.000 per perjalanan.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pernyataan resmi pada Kamis 12 JUNI 2025. Ia menjelaskan bahwa besaran subsidi tersebut berlaku untuk seluruh layanan Transjabodetabek, termasuk rute-rute baru yang telah dibuka dalam rangka memperluas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Jadi, sekarang ini kita setiap orang kita subsidi itu Rp 11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu Rp 15.000,” ujar Pramono.
Baca Juga
Subsidi Transportasi, Bentuk Kehadiran Negara
Menurut Gubernur Pramono, subsidi transportasi merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses mobilitas yang layak. Pemerintah memandang transportasi publik bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan kebutuhan fundamental dalam mendukung produktivitas warga, mengurangi kemacetan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
“Dengan subsidi ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi tetap bisa menikmati layanan transportasi yang layak. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap warganya,” tegas Pramono.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan angkutan umum massal yang andal dan terjangkau, guna menekan penggunaan kendaraan pribadi dan menanggulangi polusi udara yang makin mengkhawatirkan di wilayah metropolitan Jabodetabek.
Biaya Asli Transportasi: Mengapa Rp 15.000?
Besaran tarif aktual Rp 15.000 yang dimaksud Gubernur Pramono merupakan hasil perhitungan menyeluruh terhadap komponen biaya operasional kendaraan, biaya perawatan, gaji pengemudi dan petugas, hingga investasi infrastruktur pendukung. Angka ini dihitung berdasarkan jarak tempuh, beban rute, dan kualitas pelayanan minimal yang ditargetkan pemerintah.
Namun, demi menjaga daya beli masyarakat, Pemprov DKI Jakarta memutuskan menanggung lebih dari 75 persen biaya tersebut. Subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang menjadi penopang utama operasional Transjabodetabek agar tetap berjalan optimal tanpa membebani pengguna jasa.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memudahkan warga berpenghasilan menengah ke bawah, tetapi juga mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penurunan volume lalu lintas dan pencemaran udara.
Transjabodetabek: Ekspansi Layanan Terus Berlanjut
Transjabodetabek merupakan bagian dari strategi integrasi transportasi lintas wilayah yang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan. Layanan ini mencakup berbagai koridor yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota satelit di sekitarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, layanan Transjabodetabek terus berkembang dengan penambahan armada baru dan pembukaan rute-rute strategis. Langkah ini dimaksudkan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk Jabodetabek yang kian pesat dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin kompleks.
Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa seluruh rute baru yang diluncurkan akan otomatis mendapatkan dukungan subsidi tarif. “Seluruh jalur, baik yang lama maupun baru, mendapatkan perlakuan yang sama. Kita ingin menjamin kualitas layanan dan keterjangkauan harga tetap konsisten di semua wilayah,” jelasnya.
Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Subsidi
Dalam pengelolaan subsidi, Pemprov DKI Jakarta menggandeng BUMD dan operator swasta melalui skema kemitraan berbasis kinerja. Artinya, besaran subsidi yang diberikan akan bergantung pada jumlah penumpang yang terverifikasi dan kualitas layanan yang disediakan.
Data penumpang yang akurat dikumpulkan melalui sistem pembayaran digital yang sudah terintegrasi dengan kartu transportasi umum seperti JakLingko dan aplikasi mobile. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memantau langsung efektivitas subsidi serta menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.
Pemerintah juga secara rutin melakukan audit dan evaluasi terhadap efektivitas subsidi dan tingkat kepuasan masyarakat. “Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama kami. Setiap rupiah subsidi yang dikeluarkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” kata Gubernur Pramono.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meski kebijakan subsidi ini disambut positif, Pemprov DKI Jakarta juga menyadari sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran daerah, keterpaduan antarmoda transportasi, hingga kendala operasional di lapangan seperti kemacetan, keterlambatan bus, dan keluhan fasilitas yang masih perlu diperbaiki.
Namun demikian, pemerintah berkomitmen terus melakukan perbaikan menyeluruh dari sisi pelayanan, infrastruktur, dan pengawasan. Salah satu upaya jangka menengah yang tengah disiapkan adalah perluasan jaringan bus listrik sebagai bagian dari transformasi transportasi hijau di Jabodetabek.
“Kami ingin menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama masyarakat. Itu artinya kami harus terus berinovasi dan mendengarkan kebutuhan warga,” ujar Pramono.
Dengan memberikan subsidi sebesar Rp 11.500 per penumpang pada layanan Transjabodetabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas. Kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam menata transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa subsidi tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial dan mendukung pertumbuhan wilayah Jabodetabek melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Langkah ini juga sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat, terutama di tengah tekanan biaya hidup dan tantangan urbanisasi yang terus meningkat.
Rekomendasi
